Rancangan Peraturan Presiden (Ranperpres) tentang Jurnalisme Berkualitas mendapat kritik pedas dari Google Indonesia.
Google Indonesia menganggap bahwa Perpres ini hanya akan batasi keragaman sumber berita, merugikan masyarakat Indonesia dan hanya untungkan segelintir penerbit berita.
"Alih-alih membangun jurnalisme berkualitas, peraturan ini dapat membatasi keberagaman sumber berita bagi publik karena memberikan kekuasaan kepada sebuah lembaga non-pemerintah untuk menentukan konten apa yang boleh muncul online dan penerbit berita mana yang boleh meraih penghasilan dari iklan," ungkap Google.
Pihak Google mengaku bahwa mereka sudah terlibat dalam pembahasan regulasi itu sejak diusulkan pada 2021 dan menemukan dampak negatif jika rancangan perpres itu disahkan.
Dampak negatif itu, pertama, berita media online akan dibatasi pada segelintir penerbit atau media yang diuntungkan.
Google tak bisa menampilkan ragam informasi, termasuk media-media kecil dari daerah yang tergabung dalam Serikat Media Siber Indonesia (SMSI).
"Masyarakat Indonesia yang ingin tahu berbagai sudut pandang pun akan dirugikan, karena mereka akan menemukan informasi yang mungkin kurang netral dan kurang relevan di internet," terang Google.
Kedua, rancangan perpres ini akan mengancam media dan kreator berita yang dinilai sebagai sumber informasi online utama masyarakat. Ancaman ini muncul dari pembentukan lembaga non-pemerintah yang dibentuk dan terdiri dari perwakilan Dewan Pers dan yang hanya akan menguntungkan media tradisional.
Pihak Google menyebut bahwa jika rancangan perpres itu disahkan, mereka tak bisa lagi memberikan sumber informasi yang kredibel dan beragama untuk pembaca di Indonesia.
Mereka khwatir hal itu akan berdampak pada sejumlah program Google untuk mendukung industri media di Indonesia pada akhirnya menjadi sia-sia dengan keluarnya regulasi itu.
"Kami akan terpaksa harus mengevaluasi keberlangsungan berbagai program yang sudah berjalan serta bagaimana kami mengoperasikan produk berita di negara ini," tegas Google.
TERPOPULER
