Saksi Ahli: Sistem Noken Jangan Dihilangkan

Laban Laisila

Rabu, 13 Agustus 2014 | 16:36 WIB
Saksi Ahli: Sistem Noken Jangan Dihilangkan
Ilustrasi: Warga Papua menggunakan hak suara pada pemilu legislatif. (Antara/Yudhi Mahatma)

Suara.com - Sistem noken dalam pemilu presiden (Pilpres) 2014 menjadi salah satu dalil yang dianggap bermasalah oleh kubu Prabowo-Hatta dalam gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK).

Mantan anggota KPU Papua Hasyim Sangaji yang diminta menjadi saksi ahli dari KPU mengungkapkan pemilihan dengan sistem noken di Papua dipandang bisa mengakomodir suara warga yang tinggal dipegunungan.

Di dalam sidang lanjutan sengketa PIlpres 2014 di Mahkamah Konstitusi (MK), Rabu (13/8/2014), Hasyim menyatakan penghapusan sistem noken bisa berdampak pada partisipasi warga Papua yang menurun dalam Pemilu.

"Bila penggunaan noken ditolak penyelenggara pemilu, di tingkat PPS, maka sebagaian masyarakat di pegunungan bisa tidak gunakan hak pilihnya," ujar Hasyim.

Dia juga menuturkan kalau sistem noken sudah digunakan dalam Pemilu Indonesia sejak 1971 sampai 2009.

"Penggunaan noken pertama di Irian Jaya pada Pemilu 1971. Pemilu 1971-2009 tidak pernah dipersoalkan penggunaan noken, baik di kabupaten maupun di provinsi Papua," kata Hasyim lagi.

Sistem ini baru dipersoalkan pada Pemilu 2009 dan pernah di bawa ke MK karena dianggap tidak memenuhi azas langsung dan rahasia.

"Saat itu MK dalam Putusan MK Nomor 47 Tahun 9 Juni 2009 dalam pertimbangan MK tidak membatalkan sistem noken, tidak menolak pelaksanaan noken di daerah pedalaman Papua," ungkapnya.

Sistem noken adalah pemberian suara melalui perwakilan oleh kepala suku atas kesepakatan warga di kampung tertentu. Noken pertama kali digunakan dalam jajak pendapat penduduk Irian Barat, Perpera, pada 1969.

Ada dua cara yang digunakan dalam sistem noken, yakni noken bigmen dan noken gantung.

Noken bigmen artinya seluruh suara diserahkan atau diwakilkan kepada ketua adat. Sedangkan pada noken gantung, warga dapat melihat kesepakatan dan ketetapan suara.

Sistem pemilihan noken merupakan simbol musyawarah tertinggi untuk penentuan pendapat di Papua tanpa rahasia dan lebih mementingkan musyawarah di dalam suku. Noken biasanya digunakan oleh warga pedalaman yanh secara geografis sulit ditempuh.

Berbeda dengan di Papua, Aggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Papua Beatrix Wanane yang dihadirkan sebagai saksi di MK mengakui masih ada wilayah di Papua yang menggunakan sistem noken

Salah satu yang menggunakan sistem noken ini yaitu di Kabupaten Paniai.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

Kalkulator Kecocokan Jodoh Online Menurut Primbon Jawa, Bantu Cek Keserasian Pasangan
Ikuti Kuisnya ➔
Gryffindor atau Slytherin? Cek Kepribadianmu di Kuis Asrama Hogwarts
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Leo Sih Kamu? Mengukur Tingkat Percaya Diri dan Karisma
Ikuti Kuisnya ➔
Kalkulator Weton Online, Cek Hari Lahir Menurut Penanggalan Jawa
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kacamata Apa yang Paling Cocok dengan Gayamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔

Terkait

Papua Barat Tidak Pakai Sistem Noken

Papua Barat Tidak Pakai Sistem Noken

News | Rabu, 13 Agustus 2014 | 15:41 WIB

Disebut OPM dalam Gugatan Prabowo, Ketua KPU Papua Barat Protes

Disebut OPM dalam Gugatan Prabowo, Ketua KPU Papua Barat Protes

News | Rabu, 13 Agustus 2014 | 15:10 WIB

KPU Papua Klaim Seluruh Papua Ikut Mencoblos

KPU Papua Klaim Seluruh Papua Ikut Mencoblos

News | Rabu, 13 Agustus 2014 | 14:56 WIB

Bupati Dogiyai Disebut Janjikan Uang Kalau Pilih Prabowo

Bupati Dogiyai Disebut Janjikan Uang Kalau Pilih Prabowo

News | Rabu, 13 Agustus 2014 | 13:52 WIB

Ini Penjelasan Sistem Noken yang Dituding Rugikan Kubu Prabowo

Ini Penjelasan Sistem Noken yang Dituding Rugikan Kubu Prabowo

News | Rabu, 13 Agustus 2014 | 12:59 WIB

Terkini

Anggarkan Nyaris Rp200 M, Jalan Serang-Pandeglang dan Akses BIS Bakal Dilebarkan

Anggarkan Nyaris Rp200 M, Jalan Serang-Pandeglang dan Akses BIS Bakal Dilebarkan

News | Jum'at, 20 November 2026 | 06:30 WIB

Cara Memulihkan Chat WhatsApp yang Terhapus Tanpa Cadangan Google Drive

Cara Memulihkan Chat WhatsApp yang Terhapus Tanpa Cadangan Google Drive

Tekno | Jum'at, 20 November 2026 | 06:00 WIB

Setelah 18 Tahun Bergulir, DPR Sahkan UU Perampasan Aset

Setelah 18 Tahun Bergulir, DPR Sahkan UU Perampasan Aset

Foto | Jum'at, 20 November 2026 | 06:00 WIB

Berapa Biaya Nikah di KUA dan Luar KUA Terbaru 2026? Cek Rincian Tarifnya

Berapa Biaya Nikah di KUA dan Luar KUA Terbaru 2026? Cek Rincian Tarifnya

Lifestyle | Jum'at, 20 November 2026 | 05:50 WIB

PB ORAMA Punya Ambisi Besar, Majiang Indonesia Disiapkan Tembus Level Internasional

PB ORAMA Punya Ambisi Besar, Majiang Indonesia Disiapkan Tembus Level Internasional

Sport | Jum'at, 20 November 2026 | 01:49 WIB

Dari Tanah Kaya Sumber Daya, OJK Menenun Jalan Kemandirian Ekonomi Sultan Muda

Dari Tanah Kaya Sumber Daya, OJK Menenun Jalan Kemandirian Ekonomi Sultan Muda

Sumsel | Kamis, 19 November 2026 | 23:53 WIB

Prabowo dan Putin Gelar Pertemuan Empat Mata Selama Satu Jam, Bahas Apa?

Prabowo dan Putin Gelar Pertemuan Empat Mata Selama Satu Jam, Bahas Apa?

News | Kamis, 19 November 2026 | 21:50 WIB

BRIN Ungkap Belanja Riset Indonesia Baru 0,23 Persen PDB, Apa Dampaknya bagi Pendidikan Tinggi?

BRIN Ungkap Belanja Riset Indonesia Baru 0,23 Persen PDB, Apa Dampaknya bagi Pendidikan Tinggi?

News | Kamis, 19 November 2026 | 21:44 WIB

PMLI Terima Certificate of Approval Pelatihan Pandu Laut Dalam dari Kementerian Perhubungan

PMLI Terima Certificate of Approval Pelatihan Pandu Laut Dalam dari Kementerian Perhubungan

News | Kamis, 19 November 2026 | 21:39 WIB

Guru Saja Wajib S1, Mengapa Anggota DPR yang Digaji Ratusan Juta Cukup Lulusan SMA?

Guru Saja Wajib S1, Mengapa Anggota DPR yang Digaji Ratusan Juta Cukup Lulusan SMA?

News | Kamis, 19 November 2026 | 21:35 WIB

×