Suara.com - Pemberian subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) dinilai sebagai simbol ketidakadilan. Alasannya alokasi subsidi BBM tidak tepat sasaran karena justru dinikmati masyarakat menengah atas bukan masyarakat bawah.
"Pasalnya, 95 persen alokasi BBM tidak jatuh kepada kelas bawah, tapi kelas menengah atas," ujar Pengamat Politik Universitas Gajah Mada (UGM) Poppy Ismalina dalam diskusi di Jalan Mahakam, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Sabtu (6/9/2014).
Dia menambahkan, ketika BBM bersubsidi diberikan kepada masyarakat kelas menengah atas, industri menengah dan industri besar, biaya sosialnya menjadi tinggi. Karena itu, Poppy berharap pemerintah dapat menghapus subsidi BBM secara bertahap.
Diakui Poppy, subsidi BBM merupakan persoalan sensitif di masyarakat. Penghapusan subsidi BBM, lanjut dia, akan berdampak terhadap kenaikan harga. Dia berharap pemerintahan Jokowi-JK dapat menjalin komunikasi dengan rakyat.
"Ini pembahasannya menjadi sangat elitis karena perdebatan BBM subsidi hanya sampai di DPR," tandasnya.
