Suara.com - Sekjen PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo meragukan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang akan bertugas hingga dua bulan mendatang bakal bersikap mengambil keputusan strategis soal BBM, termasuk mengurangi subsisdi BBM.
"Kelihatannya pemerintah SBY tidak akan ambil keputusan strategis terkait dengan harga BBM dan kelangkaan BBM dewasa ini,” kata Tjahjo melalui pesan singkat, Selasa (26/8/2014).
Keraguan ini menurut Tjahjo setelah muncul pernyataan, bahwa tidak etis masa kerja kabinet yang tinggal dua bulan membuat keputusan strategis jangka panjang.
"Logika dasar, seandainya naik, pengaruh pada inflasi berapa? Kemudian, jumlah anggota masyarakat yang terkena dampak kenaikan harga BBM, lalu biaya sosial yang harus disiapkan oleh pemerintah baru. Semuanya masih didiskusikan dengan teliti," tambah Tjahjo lagi.
Dari catatan Tim Transisi Jokowi, kata Tjahjo, setelah mencermati postur Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2015, tentunya akan memberikan opsi strategis kepada pemerintahan baru.
Dalam hal ini, lanjut Tjahjo, Jokowi sudah siap dengan berbagai langkah-langkah praktis strategisnya, fokus pada arsitektur kabinet plus lima simulasi tentang penyesuaian harga BBM dan alternatif pembiayaan lain dengan memperlebar ruang fiskal.
Atas dasar itulah Tjahjo berharap SBY memberikan opsi anggaran untuk membantu Jokowi.
"Pemerintah transisi harusnya perlu dibuka ruang fiskal yang luas,” seru Tjahjo.
Menurut Tjahjo, langkah-langkah yang bisa diambil pemerintahan baru sampai triwulan pertama 2015 tanpa menaikkan harga BBM dengan pertimbangan beberapa visi dan misi bisa dijalankan, antara lain program kartu sehat, kartu pintar, dan dana desa. (Antara)
