Suara.com - Presiden Joko Widodo diminta untuk melakukan reformasi birokasi di Kementrian Agama tanpa harus melakukan rencana menambah Kementerian Haji.
"Rencana Presiden Joko Widodo untuk membentuk Kementerian Haji akan menjadikan kabinetnya semakin gemuk. Lebih baik Presiden Joko Widodo melakukan reformasi birokrasi di Kementrian Agama," ujar Pengamat Politik Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Zaki Mubarak, dihubungi, Rabu (17/9/2014).
Zaki mengatakan, dirinya tidak setuju dengan rencana pembentukan kementrian haji karena hanya memiliki tugas yang tidak begitu luas. Sebab, pelaksanaan haji hanya terjadi satu tahun sekali.
Kaitan kasus korupsi haji, Zaki mengusulkan agar Presiden Joko Widodo memperbaiki sumber daya manusia (SDM) yang ada agar kasus tersebut tidak terulang.
"Perbaiki SDM yang ada dan juga sistemnya. Sehingga pelaksanaan haji tidak lagi muncul masalah. Mengingat Kementrian Agama sangat erat dengan kehidupan manusia," ujarnya.
Sekretaris MUI Kota Tangerang, Abdul Rozak, menambahkan, rencana pembentukan Kementrian Haji harus disusun secara matang.
Jangan sampai, nantinya membuat masyarakat atau program yang sudah berjalan menjadi membingungkan. Karena, Indonesia menjadi penyumbang jamaah haji terbanyak.
"Perlu kajian yang matang untuk pembentukan Kementrian Haji. Sebab, walaupun hajatnya setahun sekali tetapi yang terlibat begitu banyak," paparnya. (Antara)
