Suara.com - Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) menuturkan, saat ini masih menggodok nama-nama menteri untuk arsitektur kabinetnya.
Kata Jokowi, siapapun bisa menyodorkan nama menteri, termasuk partai politik pengusungnya. Namun keputusan tetap ada ditangannya.
"Partai politik mau nyetor 100, 50, 25 bisa semua. Ya bisa saja (ditolak semua) kalau nggak sesuai kriteria gimana?" ujar Jokowi di Balai Kota, Jakarta, Selasa (16/9/2014).
Dia pun menekankan tidak ada pembagian jatah menteri untuk partai koalisinya dalam arsitektur kabinet yang dia bentuk.
"Yang namanya bagi-bagi kursi, belum berangkat sudah saya kasih, saya beri 3, saya beri 4, saya beri mentri utama, misalnya gitu," tuturnya.
Menurut Jokowi, saat ini Tim Transisi Jokowi-JK juga tengah menggodok kriteria-kriteria yang wajib dipenuhi oleh calon menteri.
Setelah itu, barulah dicari orang yang memenuhi kriteria tersebut, baik yang berasal dari partai maupun non partai. Jokowi mengatakan, sebagai presiden, ia memiliki hak penuh untuk menunjuk menteri.
"Kriteria dulu di tim transisi, hanya personelnya ke saya," ucap gubernur DKI Jakarta tersebut.
Lebih lanjut, Jokowi menambahkan, ia juga akan melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam melakukan seleksi menteri.
Sebab, sambungnya, calon menteri haruslah memiliki rekam jejak yang baik dan bersih dari segala dugaan korupsi. Selain itu, juga harus memiliki harta kekayaan yang wajar.
"Itu bisa diketahui melalui KPK dan PPATK," ujarnya.
