Suara.com - Politisi dari Partai NasDem Ali Mazi mengatakan presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) jangan risau dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang akan mengganggu pemerintahannya.
"Jokowi jangan risau dengan DPR. Meski pimpinan DPR berasal dari Koalisi Merah Putih (KMP), bukan berarti bisa dengan mudah menjegal pemerintahan," ujar Ali Mazi di Jakarta, Sabtu (4/10/2014).
Mantan Gubernur Sulawesi Tenggara itu menilai memang ada upaya untuk menghalang-halangi jalannya pemerintahan.
"Tapi kalau berpikir rasional dan positif, antara legislatif dan eksekutif berjalan sendiri-sendiri. Pemerintah menjalankan roda pemerintahan, sementara DPR hanya melakukan pengawasan dan mengesahkan Rancangan Undang-undang (RUU)," tambah dia.
Dia menjelaskan seumpama DPR menolak anggaran yang diajukan oleh pemerintah, maka Jokowi bisa menggunakan anggaran yang lalu.
"Saya optimistis antara pemerintah dan DPR pada masa pemerintahan Jokowi bisa bersinergi, karena kepentingan masyarakat," jelas Mantan Ketua Badan Koordinasi Pembangunan Regional Sulawesi (BKPRS) yang membawahi 6 provinsi periode 2006-2008.
Selain itu, dia juga meminta kepada anggota legislatif dari KMP untuk berbicara mengenai kepentingan masyarakat.
"Jangan seolah-olah kepentingan masyarakat, padahal kepentingan pribadi," tegas dia.
Ketua DPW NasDem Sulawesi Tenggara itu juga menjelaskan masyarakat tentunya tidak akan tinggal diam jika legislatif menjegal pemerintah yang pro terhadap rakyat.
"Kita seharusnya bersyukur bisa mendapatkan pemimpin yang amanah, peduli terhadap rakyat, dan sederhana," imbuh dia.
Sebelumnya, dalam sidang paripurna pada Kamis (2/10/2014) mengesahkan pimpinan DPR 2014-2019 yakni Setya Novanto (Golkar) sebagai Ketua DPR, kemudian Wakil Ketua DPR yakni Fadli Zon (Fraksi Partai Gerindra), Agus Hermanto (Fraksi Partai Demokrat), Taufik Kurnia (Fraksi PAN), dan Fahri Hamzah (Fraksi PKS).
Pimpinan DPR tersebut berasal dari partai yang tergabung dalam KMP. Sementara presiden terpilih berasal dari Koalisi Indonesia Hebat yang merupakan seteru dalam Pilpres 2014. (Antara)
