REGIONAL:
Suara.com - Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR Effendi Simbolon menilai Wakil Presiden Jusuf Kalla tidak menyadari sepenuhnya bila mayoritas masyarakat Indonesia merupakan pengguna bahan bakar minyak.
Itu sebabnya, Effendi menolak keinginan Wakil Presiden untuk mencabut subsidi harga BBM. Menurut Effendi, bila JK tetap mendukung kebijakan pencabutan subsidi, sama artinya antipati terhadap rakyat.
"Ini terlalu bernafsu, Pak JK. Mazhab berpikiran Pak JK sangat liberal, nggak pernah berempati dari para pengguna BBM itu," kata Effendi di Jakarta, Selasa (11/11/2014).
Menurut Effendi masyarakat Indonesia sudah begitu tergantung dengan BBM dan hal itu harus dipertimbangkan betul oleh pemerintah sebelum memutuskan kebijakan menaikkan harga BBM bersubsidi.
Effendi juga mempertanyakan komitmen pemerintah dengan pencabutan subsidi harga BBM. Dia juga ingin tahu langkah konkrit yang diambil pemerintah sebagai kompensasi atas kebijakan tersebut.
"Kenapa tidak komitmen keluar secara bertahap dari ketergantungan BBM subsidi berbasis fosil," kata Effendi.
Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden JK telah memberikan sinyal untuk menaikkan harga BBM bersubsidi. Di berbagai kesempatan, Presiden Jokowi menyatakan siap untuk tidak populer dalam mengambil kebijakan saat menyinggung subsidi BBM bersubsidi yang membebani APBN.
"Ada yang bilang nanti tidak populer, saya jadi pemimpin bukan untuk populer kok. Itu tanggungjawab pemimpin, kebijakan pasti ada resikonya," kata Jokowi ketika berpidato dalam Musnas Kegiatan Alumni Universitas Gadjah Mada di Kendari, Kamis (6/11/2014), lalu.
Jokowi kemudian menguraikan subsidi BBM yang mencapai Rp714 triliun selama lima tahun terakhir. Jokowi membandingkan anggaran untuk kesehatan dan infrastruktur. "Anggaran kesehatan Rp202 triliun dan infrastruktur sebesar Rp577 triliun, ini masih kalah dari BBM bersubsidi," kata Jokowi.
Menurut kabar yang beredar, kenaikan harga BBM bersubsidi akan dilaksanakan November ini.
TERPOPULER