Suara.com - Mantan Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum meyarankan kepada pemerintah untuk menyiapkan penjelasan yang memadai jika DPR mengajukan hak interpelasi terkait naiknya harga bahan bakar minyak (BBM). Anas yang kini menjalani hukuman delapan tahun terkait korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) terkait proyek Hambalang dan proyek APBN lainnya, menilai keberanian untuk menyampaikan alasan tersebut sudah ada dalam diri Sang Presiden yang dengan gagah dan tidak gentar mengumumkan sendiri kenaikan harga BBM.
Bahkan, Anas menilai Jokowi adalah sosok yang sangat berani dan siap mengambil resiko ketimbang Susilo Bambang Yudhoyono.
"Yang penting adalah kesiapan pemerintah untuk menyiapkan penjelasan yang memadai dan meyakinkan. Jelas Jokowi lebih berani dan ksatria daripada SBY," tulis Anas dalam secarik kertas yang dititip melalui pengacaranya Handika Hanggowongso di Gedung KPK, Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan, Jumat(21/11/2014).
Menurutnya, hak interpelasi adalah salah satu cara untuk menegakan budaya demokrasi yang sering diagung-agungkan hampir setiap negara di dunia. Hal itu disebabkan oleh fungsi dari hak interpelasi adalah sebagai penyeimbang terhadap kebijakan yang diambil oleh pemerintah.
"Dalam sistem demokrasi yang sehat, interpelasi adalah salah satu mekanisme check and balances antara pemerintah dan DPR," katanya.
Seperti diketahui, pada hari Senin (17/11) sekitar pukul 21.00 WIB, Jokowi mengumumkan secara resmi kenaikan harga BBM bersubsidi sebesar Rp2.000. Sehingga premium yang sebelumnya RP6.500/liter menjadi Rp8.500/liter dan solar dari RP5.500/liter menjadi RP7.500/liter.
