Aburizal Bakrie, Penyebab Utama Konflik di Golkar

Suara.com - Pengamat politik Universitas Jember, Jawa Timur Joko Susilo mengatakan Aburizal Bakrie (Ical) harus legawa tidak mencalonkan kembali sebagai ketua umum untuk menyelamatkan Partai Golkar.

"Kalau Ical tetap maju dalam pemilihan ketua umum, maka konflik internal partai tidak akan mereda dan bisa jadi semakin meruncing," kata Joko.

Menurut dia, partai berlambang pohon beringin tersebut seharusnya belajar dari pengalaman tahun 2004 dan 2009, sehingga elit-elit partai bisa menyelesaikan konflik tersebut.

"Dari konflik yang terjadi, justru anggotanya pecah dan membentuk partai politik baru, seperti Hati Nurani Rakyat dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia," tuturnya.

Konflik yang terjadi saat ini, lanjut dia, bukan masalah perbedaan pelaksanaan munas, namun mengenai perbedaan pandangan dua kubu, yakni kubu status quo dan kubu reformis.

"Salah satu solusi yang bisa dtempuh untuk menyelamatkan Golkar, yakni Ical mundur dari pencalonan ketua umum karena partai yang berjaya di masa Orde Baru itu butuh pemimpin muda yang handal," ucap pengajar Ilmu Hubungan Internasional itu.

Ia menjelaskan Partai Golkar merupakan partai politik yang mapan secara organisasi, memiliki pengalaman yang lama dalam politik nasional, dan memiliki sumber daya manusia yang handal, serta finansial yang cukup besar.

"Konflik di tubuh Partai Golkar bukan karena sistem atau organisasi partai, namun karena personal ARB yang kurang mampu menjadi pemimpin yang baik di tubuh partai tersebut," paparnya.

Apabila Ical tidak lagi menjadi ketua umum, lanjut dia, sudah bisa dipastikan pemimpin baru partai berlambang pohon beringin tersebut akan mendekat kepada pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

"Golkar butuh pemimpin baru yang bisa mengakomodir seluruh kepentingan para kader. Konflik yang dibiarkan berkepanjangan dapat menjadi bomerang bagi partai dan Golkar justru ditinggalkan konstituennya," ujarnya.

Terdapat dua versi penyelenggaraan Munas IX Partai Golkar. Menurut kubu Ical penyelenggaraan munas dilakukan di Bali 30 November hingga 3 Desember2014.

Sedangkan kubu Agung Laksono menyebutkan penyelenggaraan munas dilakukan Januari 2015, agar ada waktu bagi para calon ketua umum untuk melakukan konsolidasi dengan daerah. (Antara)