Suara.com - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tetap konsisten mendukung Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota untuk menjamin kepala daerah tetap dipilih secara langsung oleh rakyat.
"PPP mendorong tumbuh dan berkembangnya demokratisasi melalui pemilihan presiden, kepala daerah, dan kepala desa secara langsung guna memastikan terjaminnya hak-hak politik rakyat," ujar Ketua DPP PPP Hasan Husairi Lubis kepada suara.com, Rabu (10/12/2014).
Sikap tersebut, katanya, juga sesuai dengan ketetapan Muktamar VII Bandung dan dipertegas hasil Muktamar VIII Surabaya.
Perppu Pilkada itu untuk mencabut UU Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota yang mengatur kepala daerah dipilih anggota DPRD.
Terkait dengan sikap Partai Golkar yang sekarang balik lagi mendukung Perppu Pilkada, hal ini dinilai Hasan sebagai hal yang positif untuk menjamin keberlangsungan pilkada langsung di Indonesia.
"Berarti dengan kunjungan Pak SBY ke Presiden Jokowi membuat Golkar putar haluan. Dilihat dari kenyataan, akan mudah pilkada kembali ke pemilihan langsung," kata Hasan.
Dengan semakin banyaknya dukungan fraksi di DPR untuk menggolkan Perppu Pilkada, semakin besar peluang peraturan tersebut akan didukung secara aklamasi.
Sebagaimana dikatakan oleh Ketua DPR dari Fraksi Partai Golkar Setya Novanto bahwa saat ini sudah tidak ada lagi perbedaan antara Koalisi Merah Putih dan Koalisi Indonesia Hebat. Kedua koalisi, katanya, ingin sama-sama memperjuangkan aspirasi rakyat Indonesia.
"Itulah politik, padahal keputusan Munas Bali menolak Perppu. Setelah kunjungan Pak SBY ke Presiden, berubah total. Bisa-bisa KMP bubar, jika Demokrat ke KIH. PAN juga ikut, politik memang pilihan," kata Hasan.
