Suara.com - Ketua Presidium Indonesia Police Watch Neta S Pane menduga pergantian Kapolri Jenderal Sutarman akan dipercepat Presiden Joko Widodo seiring terjadinya konflik demi konflik di daerah, terakhir di Papua yang menewaskan empat orang. Diperkirakan pertengahan Januari 2015, Polri sudah punya pemimpin baru.
"IPW mendapat informasi bahwa nama-nama calon Kapolri pengganti Sutarman sudah diproses. Begitu masa reses DPR selesai pada 12 Januari 2015, nama calon Kapolri akan diserahkan Presiden Jokowi ke Komisi III untuk dilakukan uji kelayakan dan uji kepatutan," kata Neta, Kamis (11/12/2014).
Sebelumnya, kata Neta, ada lima nama yang disebut-sebut sebagai calon Kapolri, yakni Komjen Badroeddin Haiti, Komjen Budi Gunawan, Irjen Safruddin, Irjen Pudji Hartanto, dan Irjen Unggung Cahyono. Dari kelima nama itu, Presiden Jokowi disebut-sebut telah memilih dua nama, yang kemudian dipilih satu nama untuk diserahkan ke Komisi III.
Neta menambahkan nama yang dipilih itu adalah perwira berpangkat Komjen senior. Tapi bukan dari Akpol 81 ataupun Akpol 82. Pertimbangannya, Akpol 81 sudah menjadi Kapolri (Jenderal Sutarman) dan Akpol 82 sudah menjadi Wakapolri (Komjen Badroeddin Haiti), sehingga yang dipilih dan akan diserahkan ke Komisi III adalah perwira Akpol 83.
Percepatan pergantian Kapolri disebut-sebut akibat banyaknya konflik sosial di berbagai daerah, yang tak kunjung tertanggulangi sehingga hal ini membuat investor takut untuk masuk ke Indonesia.
"Para investor merasa tidak ada jaminan keamanan dari Polri. Dengan adanya Kapolri baru, IPW berharap Polri bisa segera mengendalikan situasi kamtibmas agar terjaga dengan maksimal. Sehingga konsep Presiden Jokowi, yakni kerja, kerja, dan kerja bisa berjalan maksimal tanpa adanya gangguan ataupun ancaman keamanan, seperti kerusuhan, konflik sosial ataupun bentrokan TNI-Polri," kata Neta.
Selain itu Kapolri baru diharapkan mampu menjalankan konsep Revolusi Mental Presiden Jokowi sehingga terjadi perubahan yang signifikan di kepolisian.
TERPOPULER
