Suara.com - Indonesia Police Watch menilai Polri perlu mengubah orientasinya dengan tidak cenderung memilih menggunakan produk luar negeri tapi lebih fokus menggunakan produk dalam negeri.
Dari siaran pers yang diterima Antara di Jakarta, Kamis (4/12/2014), IPW menyebutkan hal itu penting agar industri strategis dalam negeri bisa berkembang lebih pesat.
Menurut Ketua Presidium IPW Neta S. Pane, TNI sudah mulai fokus ada produk dalam negeri untuk melengkapi alutsistanya.
IPW menyayangkan sikap elit Polri yang masih cenderung memilih produk luar negeri.
Menurutnya, fakta ini terlihat dari Data Rencana Kebutuhan Almatsus Polri Tahun Anggaran 2015 yang mengungkapkan Polri akan membeli sejumlah peralatan dari luar negeri senilai 492 juta dolar AS (sekitar Rp5,9 triliun) melalui proyek kredit ekspor (KE).
Neta menyebutkan peralatan yang akan dibeli Polri dari luar negeri itu antara lain 28 unit water canon seharga 90 juta dolar AS, 14 unit kapal patroli tipe B1 seharga 40 juta dolar AS, 11 unit helikopter ringan double engine senilai 132 juta dolar AS, dan lainnya. Sebenarnya berbagai peralatan itu sudah bisa diproduk di dalam negeri, seperti melalui PT Pindad, PT PAL ataupun PT IPTN.
"Tampaknya pemerintahan Presiden Jokowi perlu mengingatkan elit Polri lebih mengutamakan industri strategi dalam negeri untuk melengkapi peralatannya. Apalagi TNI sudah melakukannya, dengan memesan sejumlah alutsista ke sejumlah industri strategi dalam negeri," kata Neta.
Ia menilai pembelian peralatan Polri ke luar negeri melalui KE hanya menambah beban utang pemerintah.
Selama 10 tahun terakhir proyek KE Polri sudah menambah utang pemerintah sebesar Rp36,9 triliun.
"Besarnya utang yang dibebankan Polri dari proyek KE ini sudah saatnya dievaluasi, untuk kemudian ditinjau ulang," ujarnya.
Ia mendorong pemerintah untuk mengevaluasi dan mengaudit secara menyeluruh terhadap proyek pengadaan Polri terutama yang dibiayai utang luar negeri.
Neta menambahkan Polri perlu didorong agar meniru TNI yang membeli alutsista dari industri dalam negeri. "Agar industri dalam negeri berkembang, pemerintah tidak dibebani utang dan proyek pengadaan di Polri tepat guna," katanya. (Antara)
