Suara.com - Pemerintah Indonesia membuka kerja sama pengembangan mobil nasional dengan pabrikan asal Malaysa, Proton. Kerja sama dimulai dengan penandatanganan nota kesepahaman antara Proton dan PT Adiperkasa Citra Lestari. Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Malaysia Najib Razak menyaksikan penandatanganan itu di Kuala Lumpur, Malaysia, Jumat (6/2/2015).
Menanggapi hal itu, Ketua Komisi VI DPR dari Fraksi Partai Amanat Nasional Hafidz Tohir menyayangkan pemerintah tidak langsung bekerja sama dengan Jepang atau Jerman yang memiliki teknologi mobil lebih tinggi.
"Proton adalah merk Mutsibishi tahun 80-an yang dibeli Malaysia sebagai bahan untuk Malaysia memulai produk industri mobil dalam negeri. Kenapa Indonesia tidak berani ambil teknologi yang lebih tinggi? Misalnya langsung ke Jepang atau Jerman sekalian sebagai cikal bakal perkembangan Indonesia mandiri kendaraan mobil," kata Hafidz, Minggu (8/2/2015).
Itu sebabnya, Hafidz menilai langkah Presiden Jokowi membuka kerja sama dengan Proton kurang efektif untuk mengembangkan mobil nasional.
"Dan nanti negara akan pasti keluarkan biaya yang tidak sedikit sehingga ini akan kurang efisien dalam hal pembiayaan, apalagi sekarang perdagangan mobil sedang lesu, mestinya kita bisa ambil keuntungan dalam posisi saat ini terhadap industri otomotif teknologi tinggi," kata Hafidz.
Hafidz mengatakan bukan bermaksud menolak kerja sama teknologi otomotif dengan negara lain. Kerja sama semacam itu, katanya, bagus. Tetapi, kata dia, kenapa harus dengan Proton-nya Malaysia.
"Karena salah sasaran, Proton bukan yang lebih bagus," kata dia.
Ia menambahkan bila Jepang tidak mau alih teknologi, Indonesia bisa kerja sama dengan Jerman, Italia, Prancis, atau Inggris yang punya teknologi otomotif canggih.
"Bukan Malaysia pilihannya," kata dia.
