Menteri Susi Paling Banyak Diperbincangkan Kalangan Netizen

Suara.com - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mendapatkan nilai suara terbanyak dari kalangan "netizen" atau pengguna dalam jaringan (daring) internet terkait sebagai tokoh menteri paling banyak diperbincangkan selama 100 hari pertama kinerja Kabinet Kerja.

"Survei ini berdasarkan dari PoliticaWave atas banyaknya percakapan yang dilakukan para pengguna media sosial di Indonesia," kata Pendiri Lembaga PoliticaWave, Yose Rizal di sela diskusi politik yang digelar di Jakarta, Rabu (11/2/2015).

Menteri Susi Pudjiastuti banyak dibicarakan karena kebijakannya yang dinilai berani dalam bertindak meledakkan kapal-kapal asing yang mencuri ikan di perairan Indonesia.

Menurut pandangan Yose, masyarakat pengguna media sosial Indonesia lebih menyukai kebijakan dari para tokoh Kabinet Kerja yang berupa tindakan spontan dan tegas.

"Menurut saya, asalkan kebijakan itu tegas dan spontan apalagi kontroversial, masyarakat akan menyukainya, karena belum ada yang berani melakukan tindakan-tindakan itu," terangnya.

Pada satu bulan pertama, Susi banyak mendapat perbincangan negatif karena kelakuan dan latar belakangnya yang hanya tamat SMP. Namun, karena sikapnya yang tegas dan kebijakan yang berani beda serta pemberitaan yang bagus, masyarakat beralih mendukungnya.

"Makanya humas dari Kementerian harus berani dan pintar mencitrakan program kinerja mereka agar masyarakat mengetahui apasaja yang telah dilakukan menteri mereka," imbuhnya.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijanto mendapatkan predikat percakapan terbanyak namun komentar negatif.

Hal itu terkait ia pernah menyebut 'rakyat tidak jelas' pada para pendukung KPK.

Di akhir perbincangan, Yose mengingatkan kinerja bagus saja tidak cukup sehingga peran humas sangat besar. Sehingga ia meminta kementerian tidak hanya bekerja tapi juga membangun pencitraan dengan apa yang telah dikerjakan.

"Pemberitaan sangat penting untuk menambah penilaian terhadap masyarakat, asalkan bukan agenda yang dibuat-buat," pungkasnya. (Antara)