- Sufmi Dasco Ahmad dinilai layak menggantikan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden.
- Pengalaman memimpin DPR selama dua periode dan kedekatannya dengan Presiden Prabowo Subianto dianggap mampu menjaga stabilitas politik serta mempercepat program pemerintahan.
- Wacana pergantian ini muncul setelah Gibran mundur pada 10 November 2026.
Suara.com - Sufmi Dasco Ahmad dinilai menjadi salah satu figur yang tepat untuk menggantikan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden.
Pengalaman dua periode memimpin DPR dan kedekatannya dengan Presiden Prabowo Subianto dianggap menjadi modal untuk menjaga stabilitas politik sekaligus mengawal agenda pemerintahan hingga 2029.
Penilaian tersebut disampaikan Direktur Eksekutif Institute for Policy, Energy, and Economics (Inspec), Fathul Nugroho. Menurutnya, Dasco memiliki pemahaman terhadap arah kebijakan Prabowo serta pengalaman politik untuk menjembatani kepentingan pemerintah dan parlemen.
"Beliau memahami arah kebijakan Presiden sejak awal dan punya jam terbang panjang di parlemen. Bekal ini penting supaya program pemerintah bergerak cepat, dari pembahasan anggaran di DPR sampai eksekusi di lapangan," ujar Fathul di Jakarta, Senin (16/11/2026).
Dasco tercatat menjabat Wakil Ketua DPR selama dua periode, yakni 2019-2024 dan 2024-2029. Dia juga menduduki posisi Ketua Harian DPP Partai Gerindra.
Fathul menyebut pengalaman tersebut membuat Dasco terbiasa menghadapi perbedaan kepentingan antarfaksi politik. Kemampuan membangun komunikasi dengan partai koalisi maupun oposisi dinilai penting agar pemerintahan Prabowo tidak tersandera tarik-menarik politik.
"Wakil Presiden dengan kemampuan seperti ini akan meringankan beban Presiden," katanya.
Menurut Fathul, stabilitas politik juga berkaitan langsung dengan upaya pemerintah mengejar target pertumbuhan ekonomi 8 persen.
Kepastian politik diperlukan agar pemerintah dan pelaku usaha dapat berfokus pada penciptaan lapangan kerja, peningkatan daya saing industri, serta pelaksanaan program strategis.
"Investor dan pelaku usaha membaca kepastian politik. Begitu konsolidasi tuntas, kita bisa kembali bicara soal pertumbuhan ekonomi, lapangan kerja, dan daya saing industri," ucapnya.
Ia berharap Wakil Presiden mendatang dapat memperkuat pelaksanaan Asta Cita dan program prioritas Prabowo. Agenda tersebut mencakup swasembada pangan, energi, dan air, hilirisasi, industrialisasi, peningkatan kualitas pendidikan, hingga pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi baru di luar Jawa, termasuk Papua.
"Dengan kepastian politik dan keahlian Pak Dasco dalam mengelola stakeholder, Presiden Prabowo dapat fokus menjalankan program pembangunan," katanya.
Fathul menambahkan, agenda pembangunan tersebut membutuhkan koordinasi antara pemerintah pusat, DPR, BUMN energi, dan pemerintah daerah. Pengalaman Dasco dalam pembahasan regulasi di parlemen dinilai dapat membantu menyatukan langkah berbagai lembaga.
Wacana pengisian jabatan Wakil Presiden mencuat setelah Gibran menyampaikan niat mundur kepada Presiden pada Selasa (10/11/2026). Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengatur, jika jabatan Wakil Presiden kosong, MPR menggelar sidang paling lambat 60 hari untuk memilih pengganti dari dua nama yang diusulkan Presiden.
Meski mendorong Dasco masuk dalam bursa kandidat, Inspec menyatakan usulan tersebut sebatas masukan kepada pemerintah. Keputusan pengajuan calon berada di tangan Presiden, sedangkan pemilihan pengganti Wakil Presiden menjadi kewenangan MPR.
"Kami menyampaikan pandangan ini sebagai masukan publik. Keputusan akhir ada di tangan Presiden dan MPR," pungkasnya.