Suara.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo, memanggil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), Rabu (4/3/2015). Pemanggilan dilakukan untuk mengetahui konflik antara Ahok dengan DPRD DKI Jakarta mengenai APBD 2015.
Ahok sendiri tiba sekitar pukul 08.50 WIB di Kemendagri. Ia ditemani Wakil Gubernur, Djarot Saiful Hidayat, dan Sekda DKI, Saefullah serta sejumlah pejabat DKI.
"Kami ingin mendengar, sebenarnya proses kami masuk ikut supervisi dan klarifikasi anggaran APBD DKI sudah cukup jauh, sehingga kami mau tahu mana yang diketahui (dari Pemprov DKI)," ujar Tjahjo di Kemendagri, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu (4/3/2015).
"Mendagri ingin kewenangan administrasi bersama DPRD dan eksekutif sebagai menteri punya kepentingan, jangan sampai ini tersandera. Kami masuk karena kami ingin ada evaluasi dengan APBD sebelumnya," tambah Tjahjo,
Tjahjo juga telah mengetahui, akibat konflik antara legislatif dengan eksekutif berujung ke ranah hukum, seperti telah dilakukan Ahok. Dengan begitu kata dia, Kemendagri tak mau mencampuri urusan itu.
"Urusan ada ranah poltik dan ranah hukum oleh Ahok, sebelumnya itu sudah disampaikan oleh beliau, tapik kami tidak ikut campur. Yang penting APBD jangan sampai tersandera," tegas Tjahjo
Selain itu, Tjahjo juga berharap Pemerintah Provinsi DKI dan DPRD bisa berjalan bersamaan. Sebab mereka adalah penyelenggara daerah yang seharusnya saling mendukung satu sama lain.
"Setelah ketemu dulu kita dengar Pak Ahok maunya bagaimana, DPRD bagaimana. Apapun mereka harusnya satu kotak dan diputuskan bersama karena satu daerah. Soal beda pendapat dan pemahaman yang sama silakan diskusikan dengan baik," tambah Tjahjo.
