Suara.com - Ruang Fraksi Golkar di Lantai 12 Gedung Nusantara DPR tampak dijaga ketat aparat kepolisian. Kapolres Jakarta Pusat, Kombes Pol Hendro Pandowo, bahkan menyambangi tempat ini.
Pengamanan ini dilakukan terkait rencana kepengurusan DPP Golkar versi Munas Jakarta pimpinan Agung Laksono yang ingin mengambil alih ruangan pimpinan fraksi, Jumat (27/3/2015).
"Polisi siap back up, manakala ada permintaan dari Pamdal (Pasukan Pengamanan Dalam DPR)," kata Kombes Hendro di lokasi.
Sejumlah anggota polisi ditempatkan di lokasi. Namun, untuk sementara pengamanan di ruang Fraksi masih dipercayakan kepada 96 Pamdal DPR.
Selain itu, ada dua kompi polisi yang disiagakan di lingkungan DPR yang siap kerahkan jika aksi saling rebut ruang fraksi terjadi.
"Harapan kita aman. Polisi ada dua kompi. Itu yang rutin pengamanan kita di DPR. Karena hari ini ada unjuk rasa juga," katanya.
Sementara itu, Anggota Fraksi Golkar Dave Laksono mengatakan, pengamanan kali ini berlebihan.
Bahkan, dia menyindir aparat keamanan di ruang Pimpinan DPR tidak seheboh di ruangan Fraksi Golkar ini.
"Pengamanan ini sangat mengganggu, saya kerja di lantai 12, buat apa masang pengamanan begitu banyak, jauh lebih ketat di lantai 12 ketimbang ruang pimpinan. Pengamanan ini mulai sejak Senin kemarin, itu menurut saya nggak pantas, karena nggak ada yang perlu dikhawatirkan," kata Dave.
Anak Agung Laksono itu menekankan, ini bukanlah masalah pendudukan ruang fraksi. Menurutnya, apa yang sudah ditetapkan MenkumHAM Yasona H Laoly dengan pengesahan kepengurusan Golkar versi Munas Jakarta, sudah sepatutnya menjadi landasan di Fraksi Golkar.
"Ini bukan soal pendudukan, semestinya, menjalankan dengan baik putusan MenkumHAM ini. Karena kita harus berkantor, itu bukan milik individual, tapi milik Golkar," kata Anggota Komisi I ini.
