Partai Pendukung Wajar Kritik Pemerintah, Tapi Ada Tata Caranya

Suara.com - Peneliti senior pada Lembaga Ilmu Penelitian Indonesia (LIPI), Ikrar Nusa Bakti, mengapresiasi kritikan dari partai pendukung terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Menurutnya, hal tersebut sangat penting, namun harus disertai dengan tata cara yang benar dan tersedia.

"Kritik terhadap pemerintah (baiknya) dilakukan secara internal. Misalnya (soal) swastanisasi di Australia yang bertentangan dengan Partai Buruh (di sana), hingga mereka melakukan pertemuan. Memang kritik itu penting, tetapi ada tata caranya. Jangan sampai menghinakan Presiden dan Wakil Presiden di hadapan publik, apalagi dibicarakan dalam kongres seperti itu," ungkap Ikrar, dalam acara diskusi di Gado-Gado Boplo, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (11/4/2015).

Pernyataan Wakil Ketua Harian Asosiasi Ilmu Politik Indonesia tersebut merujuk pada pidato Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, di kawasan Sanur, Bali, yang meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk selalu berkonsultasi dengan partai pendukung dalam membuat kebijakan. Menurut Ikrar, keberadaan kritik dari partai pendukung itu adalah agar Presiden maupun kadernya yang duduk di pemerintahan tidak keluar dari ideologi yang ada.

"Kritik terhadap pemerintah oleh (partai) pendukung itu sangat penting, dan dirasa perlu. Sebab, tidak semua yang dikeluarkan oleh Presiden itu sesuai dengan ideologi (partai). Dan fungsi kritik mereka di sini adalah agar kebijakan yang dikeluarkan Presiden bisa seusai dengan ideologi tersebut. Namun hal tersebut (baiknya) melalui pertemuan internal. Ada tata caranya," tegas salah seorang pendukung Jokowi dalam Pilpres 2014 lalu tersebut.

Sementara, menanggapi "kicauan" partai pendukung terhadap Presiden Jokowi tersebut, pengamat politik dari Populi Center, Nico Harjanto, mengatakan bahwa Indonesia sebagai sebuah negara dengan sistem presidensial, harusnya mengedepankan kebijakan Presiden daripada pihak-pihak lain. Menurutnya, keputusan Presiden adalah yang paling utama, sementara yang lainnya harus berada di belakang Presiden.

"Kalau sistem presidensial, berarti apa pun yang diputuskan Presiden harus terdepan, dan semua yang lainnya di belakang. Ini harus menjadi pelajaran bagi PDIP," tutur Nico.