Suara.com - Fraksi Gerindra DPR menyatakan sudah saatnya Presiden Joko Widodo melakukan reshuffle kabinet. Sebab, menurut mereka, dalam waktu enam bulan terakhir, banyak kebijakan pemerintah yang dinilai coba-coba dan melenceng dari cita-cita kampanye Presiden.
"Dua kali BBM dinaikkan Presiden kemudian diturunkan. Juga dalam RAPBN kemarin pos subsidi BBM dihapus. Sektor lain, kurikulum 2013 juga. Ini kan ada kecenderungan sekarang mudah membuat keputusan dan mudah ditarik kembali. Ada kesan coba-coba di hampir semua sektor, politik, termasuk olah raga di PSSI-nya. Ini tata kelola tata negara yang kurang baik. Perlu ada kepastian. Dan ada tren seperti itu," kata Ketua Gerindra Ahmad Muzani di DPR, Jakarta, Senin (20/5/2015).
Pernyataan ini sekaligus menanggapi adanya survei Poltracking Indonesia yang menyebut 41,8 persen responden menyatakan kesetujuan untuk melakukan reshuffle di Kabet Jokowi. Kemudian, 48,5 persen responden juga menyatakan tidak puas dengan kinerja pemerintahan Jokowi.
"(Reshuffle) Itu kata yang perlu dipikirkan oleh presiden, barangkali reshuffle jadi hal yang perlu dipikirkan. Bisa saja karena masukan dan laporan yang dilakukan menteri-menterinya kurang pas. Siapa yang harus direshuffle dan berapa jumlahnya itu domain Presiden," kata dia.
Kendati demikian, Muzani menyatakan kewenangan reshuffle dikembalikan kepada Presiden Jokowi. Bila ditawarkan bergabung, Muzani mengatakan bagaimana bentuknya, Gerindra akan berdiri sebagai oposisi.
"Kalau ditawarkan, kami tetap pada posisi oposisi," kata Sekretaris Jenderal DPP Gerindra.
