Suara.com - Kaum buruh dalam orasinya di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat, lantang mengecam pelantikan Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan sebagai Wakil Kepala Polri (Wakapolri). Buruh menilai mantan ajudan Presiden Megawati Sukarnoputri itu sebagai koruptor.
Pada kesempatan itu, buruh juga lantang meneriakkan kekecawaannya terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK), karena membuat kebijakan yang tidak sesuai dengan janji kampanye.
Kecaman lain juga dilontarkan karena Jokowi dicap tak peduli terhadap nasib warga negara Indonesia di luar negeri yang terancam hukuman mati. Menurut buruh, Pemerintah cuma diam, tak sedikit pun berjuang memberikan perlindungan.
"Melawan korupsi, memberantas narkoba, itu hanya basa basi kawan-kawan, hal lain adalah jelas-jelas Budi Gunawan (BG) adalah koruptor tetap saja dipilih untuk dijadikan sebagai Wakapolri. Ini jelas tidak sesuai dengan rencanannya kawan," kata koordinator aksi buruh, Rudi, dalam orasi di atas mobil komando di Bundaran HI, Tahmrin Jakarta Pusat.
"Selain itu, teman kita, warga negara Indonesia banyak yang siap menghadapi hukuman mati di luar negeri, tetapi pemerintah tidak memberikan perlindungan sedikit pun bagi warga Indonesia," katanya.
Karena itu, Rudi melanjutkan, sangat penting bagi kaum buruh dan masyarakat tertindas untuk saling bahu membahu, memperkuat persatuan melawan aksi ketertindasan yang dilakukan pemerintah. Rezim antidemokrasi terpampang jelas dalam perhelatan Konferensi Asia Afrika (KAA) yang mana pemerintah melarang warganya menyampaikan aspirasi.
"Penting bagi kita untuk memperkuat persatuan kaum buruh dan masyarakat yang tertindas, dan melawan penindasan antidemokrasi, dan itu terjadi pada saat KAA yang melarang masyarakat menyampaikan aspirasi," tutupnya.
