Suara.com - Presiden Joko Widodo akan memaksa seluruh pengelola rumah sakit menerima pasien pemegang Kartu Indonesia Sehat.
"Semua RS negeri sudah mau menerima pasien KIS. Tapi RS swasta belum semuanya bisa menerima kartu KIS dan BPJS. Nanti semua rumah sakit akan saya paksa untuk mau menerima pasien dengan KIS dan mau kerja sama dengan BPJS," kata Jokowi saat membagikan kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, dan Kartu Keluarga Sejahtera, kepada warga Desa Taman Martani, Sleman, Yogyakarta, Senin (4/5/2015).
Jokowi menegaskan pemerintah akan mencabut izin rumah sakit yang menolak pasien pemegang KIS.
"Kalau tidak mau, izinnya akan saya cabut," kata Jokowi.
Pada saat yang bersamaan, Presiden Jokowi mengatakan pemerintah akan terus memperbaiki sistem KIS dan BPJS.
Jokowi juga menegaskan KIS bukan kartu gratisan, sebab kartu ini dibiayai oleh negara sehingga tak ada lagi alasan rumah sakit menolak pasien penggunanya.
"Saya tidak mau ada rumah sakit yang tidak melayani pasien KIS, KIS ini kan bukan kartu gratisan. KIS dibayar oleh negara ke Rumah Sakit", tegas Jokowi.
Sementara itu menurut Tukiman salah satu warga Cageran Sekawan Taman Martani dirinya mengaku sangat senang menerima kartu KIS.
"Saya baru hari ini terima kartunya, kemarin saya ke rumah sakit harus bayar sendiri, saya merasa senang, meskipun agak kecewa karena harus menunggu lama buat dapat kartunya," kata Tukiman.
Di Sleman, hari ini sebanyak 1.806 kepala keluarga menerima KKS, 1.216 siswa menerima KIP kepada, dan 4.415 warga menerima KIS. (Wita Ayodhyaputri)
