Suara.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, pemerintah tidak mau turut campur dengan diterbitkannya Sabda Raja Sultan Hamengku Buwono X. Pasalnya menurutnya, Sabda Raja yang menimbulkan polemik ini adalah ranah keluarga dan bukan ranah pemerintahan.
"Mengenai Sabda Raja, pada prinsipnya itu kepentingan internal Kasultanan Yogyakarta. Seorang raja mempunyai hak-hak sebagaimana diatur internal Kasultanan Yogyakarta. Kemendagri tidak ingin terlibat langsung, karena tidak ada kaitannya dengan pemerintahan Provinsi DIY yang punya keistimewaan," ungkap Tjahjo di Gedung DPR, Jakarta, Senin (11/5/2015).
Tjahjo menambahkan, dalam beberapa waktu belakangan ini, memang sudah ada keluarga dari Kasultanan Yogyakarta yang meminta dirinya untuk mewakili pemerintah, untuk menyampaikan kepada Sultan Hamengku Buwono X untuk diadakan rapat keluarga.
"Tapi saya tegaskan, itu urusan internal rapat keluarga. Saya kira (bisa) diselesaikan sendiri tanpa campur tangan pemerintah. Sampai detik ini juga, saya belum dapat laporan baik dari Pemerintah DIY, DPRD DIY, karena itu dalam ranah kasultanan ke-10 yang rajanya Sri Sultan Hamengku Buwono," ujarnya lagi.
TERPOPULER
