Merasa Dirugikan Usai Ditahan 11 Bulan di Kasus CPO, Junaedi Saibih Tagih Ganti Rugi Rp 100 Miliar

Suara.com - Advokat Junaedi Saibih mengajukan praperadilan untuk menuntut ganti rugi setelah divonis bebas dalam perkara dugaan perintangan penyidikan kasus korupsi crude palm oil (CPO).

Permohonan tersebut diajukan ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat dan terdaftar dengan nomor perkara 28/Pid.Pra/2026/PN Jkt.Pst pada 6 November 2026. Dalam permohonannya, Junaedi menuntut ganti rugi materiil sebesar Rp288 juta dan immateriil sebesar Rp100 miliar.

Pihak yang menjadi termohon dalam perkara ini adalah Jaksa Agung cq Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta cq Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat. Sementara itu, Menteri Keuangan ditetapkan sebagai termohon kedua.

Dosen Universitas Indonesia tersebut mengatakan permohonan praperadilan itu dijadwalkan mulai diperiksa pada 24 November 2026.

"Jadi permohonan ini akan diperiksa dengan acara praperadilan yang dijadwalkan itu tanggal 24 November, sidang pertama," kata Junaedi di PN Jakarta Pusat, Senin (9/11/2026).

Ia menjelaskan, tuntutan ganti rugi materiil sebesar Rp288.445.872 dihitung berdasarkan penghasilan yang tidak diterimanya selama menjalani masa penahanan sekitar 11 bulan.

"Jumlah uang terkait dengan ininya 288 juta. Kerugian materialnya Rp288.445.872. Perhitungan dari penghasilan gaji yang biasa saya terima dari UI. Itu jadi ya tiap bulannya lalu kita hitung menjadi rata-rata per bulannya itu, lalu kita kalikan, kita hitung dengan perolehan yang selama saya berada dalam tahanan kurang lebih 11 bulan," ungkap Junaedi.

Selain kerugian materiil, Junaedi juga mengajukan tuntutan ganti rugi immateriil sebesar Rp100 miliar.

Sebelumnya, Junaedi divonis bebas oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada PN Jakarta Pusat pada 3 Maret 2026. Hakim menyatakan Junaedi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan jaksa penuntut umum.

Junaedi juga divonis bebas dalam perkara dugaan perintangan penyidikan tiga kasus korupsi lainnya, yakni tata niaga timah, impor gula, dan ekspor CPO. Dalam perkara tersebut, hakim menilai unsur kesengajaan untuk mencegah, merintangi, atau menggagalkan proses penegakan hukum tidak terbukti.