Suara.com - Politisi PDI Perjuangan Pramono Anung mengatakan sebagai partai pengusung Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, PDI Perjuangan memberikan masukan kepada Kabinet Kerja. Tapi, Pramono membantah partainya menyarankan agar kabinet di-reshuffle.
"Sistem pemerintahan kita presidensial, soal reshuffle itu kewenangan penuh di presiden, maka dalam konteks itu, sebagai partai pengusung utama, bahwa memberi masukan bukan berarti memaksakan termasuk menyiapkan namanya. Kami salah satu yang mempersilakan beliau menggunakan kewenangannya, perlu atau tidak perlu digunakan, bahwa diskusi dialog bertukar pikiran iya, dan itu selalu tertutup," kata Pramono di DPR, Selasa (26/5/2015).
Terkait nama Pramono yang dikabarkan masuk bursa calon menteri, Pramono menjawab secara diplomatis.
"Intinya bahwa saya masih anggota DPR dan saya politisi senior memberikan contoh kepada teman yang baru, absen saya masih rajin," ujarnya.
Pramono mengatakan Presiden Jokowi memiliki staf khusus yang menangani masalah reshuffle kabinet. Masukan staf khusus akan menjadi pertimbangan Presiden melakukan reshuffle.
"Apa yang dilakukan staf presiden, kurang lebih sama tupoksinya di pemerintah SBY, tidak ada bedanya, hanya karena kemudian bersifat internal, maka pelaporannya internal, siapa yang harus dievaluasi, Pak Jokowi tahu, dan presiden punya kaki tangan yang kuat untuk tahu yang perlu dan tidak," kata Pramono.
