Suara.com - Ketua Komisi IX DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Ribka Tjiptaning mengaku belum siapa menteri yang menghina Presiden Joko Widodo sebagaimana yang disebutkan oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo.
"Iya saya sudah dengar masalah itu, tapi untuk siapa nama menterinya saya tidak tahu," ujar Ribka di gedung Nusantara III DPR, Selasa 30/6/2015).
Ketika ditanya apakah menteri penghina Presiden perlu diganti, Ribka mengatakan soal itu merupakan hak prerogatif Kepala Negara.
"Itu sih terserah Presiden, dia punya hak prerogatif yang harus kita hormati. Disini kita saya tidak mau banyak berkomentar," tambahnya.
Mengenai rapor para menteri, Ribka mengaku memang ada menteri yang kinerjanya tidak sesuai dengan ekspektasi.
"Menurut saya ada beberapa menteri yang nggak sesuai harapan masyarakat kinerjanya. Tapi saya nggak mau menyebut dia ini siapa. Lagipula hal ini juga bukan jadi tanggung jawab saya," kata dia.
Ia menyatakan sekarang lebih baik fokus kerja untuk Komisi IX dibanding mengurus isu perombakan menteri.
"Urusan Komisi IX sudah banyak, kemarin urusan dengan pihak BPJS Tangerang belum selesai. Jadi lebih baik Komisi IX bekerja saja untuk masyarakat," katanya.
Kemarin, Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno membantah dirinya merupakan salah satu menteri yang menghina Presiden. Ia membantah transkrip pernyataan yang beredar adalah pernyataannya.
“Sepatutnya dalam bulan suci Ramadan ini kita semua tidak semestinya memfitnah orang,” kata Rini dalam keterangan tertulis, Senin (29/6/2015).
Rini menjelaskan pernyataan yang ada dalam transkripsi bukan bahasa yang biasa dipakainya sehari-hari. Sebagai anggota kabinet, sambung Rini, sudah menjadi kewajiban seorang menteri untuk tetap menjaga martabat dan kehormatan Presiden.
“Bagi saya adalah mutlak untuk mematuhi dan menghormati Presiden sebagai atasan saya," katanya.
