Suara.com - Mahkamah Konstitusi menganulir Pasal 7 huruf g UU Nomor 8/2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota yang berisi ketentuan larangan bagi bekas narapidana yang ingin mencalonkan diri pada pilkada. Dengan demikian, bekas narapidana sekarang bisa maju menjadi kepala daerah.
Anggota Komisi III DPR Erma S Ranik kecewa dengan keputusan MK.
"Saya sesalkan, tapi saya hormat pada hukum. Saya hormati putusan MK. Bagaimanapun itu proses hukum yang sudah selesai. Saya hormati itu. Tinggal bagaimana masyarakat bisa melakukan seleksi sendiri kandidat mereka," kata Erma saat dihubungi Suara.com, Senin (13/7/2015).
Partai Demokrat, kata Erma, tidak menerima calon peserta pilkada yang merupakan mantan narapidana.
"Kami pastikan kami tidak akan mencalonkan mantan terpidana untuk pilkada. Karena baru tersangka saja harus mundur. Jangankan pernah jadi narapidana, menjadi tersangka saja harus mundur. Demokrat tidak akan mencalonkan narapidana menjadi pilkada," katanya.
