Infografis
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Kehutanan Siti Nurbaya, dan Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry Mursyidan Baldan bertemu pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi di kantor KPK, Jalan Rasuna Said, Jumat (21/8/2015). Agenda mereka, di antaranya membahas mengenai pemanfaatan izin pengelolaan hutan.
"Kedatangan kami ke sini untuk membahas mengenai kondisi praktek koruptif dalam pengelolaan izin lahan yang banyak bermasalah. Salah satunya keterlibatan oknum pejabat daerah dan pengusaha lokal," kata Ferry di gedung KPK.
Menteri dari Partai Nasional Demokrat tersebut mengatakan kementerian akan lebih cermat memberikan izin pengelolaan hutan. Salah satu tujuannya agar jangan sampai terjadi tumpang tindih aturan pengelolaan.
"Kalau sudah ada peta geospasial, peta hutan, peta lahan, dan tata ruang, kita akan mengatakan bahwa tidak akan mungkin lagi keluar kebijakan-kebijakan yang memungkinkan itu tumpang tindih,'' kata Ferry.
Ia mengatakan akan memaksimalkan penerapan regulasi yang sudah ada dengan berkoordinasi dengan pihak legislatif yang menjadi pihak yang membuat undang-undang.
"Kita masih gunakan UU yang ada karena tugas kementerian bukan membentuk UU. Mana kala itu terjadi tumpang tindih kelembagaan, kami atasi dengan koordinasi. Apalagi tadi soal kaitan lahan, sudah ada nota kesepahaman bersama, yang dikaitkan oleh KPK," kata Ferry.
"Kedatangan kami ke sini untuk membahas mengenai kondisi praktek koruptif dalam pengelolaan izin lahan yang banyak bermasalah. Salah satunya keterlibatan oknum pejabat daerah dan pengusaha lokal," kata Ferry di gedung KPK.
Menteri dari Partai Nasional Demokrat tersebut mengatakan kementerian akan lebih cermat memberikan izin pengelolaan hutan. Salah satu tujuannya agar jangan sampai terjadi tumpang tindih aturan pengelolaan.
"Kalau sudah ada peta geospasial, peta hutan, peta lahan, dan tata ruang, kita akan mengatakan bahwa tidak akan mungkin lagi keluar kebijakan-kebijakan yang memungkinkan itu tumpang tindih,'' kata Ferry.
Ia mengatakan akan memaksimalkan penerapan regulasi yang sudah ada dengan berkoordinasi dengan pihak legislatif yang menjadi pihak yang membuat undang-undang.
"Kita masih gunakan UU yang ada karena tugas kementerian bukan membentuk UU. Mana kala itu terjadi tumpang tindih kelembagaan, kami atasi dengan koordinasi. Apalagi tadi soal kaitan lahan, sudah ada nota kesepahaman bersama, yang dikaitkan oleh KPK," kata Ferry.
