Mabes Polri tak mempersoalkan rencana Komisi III DPR RI membentuk panitia khusus untuk mengungkap dugaan korupsi yang terjadi di PT. Pelindo II.
Kepala Divisi Humas Polri Irjen Anton Charliyan menegaskan kasus dugaan korupsi dalam pengadaan mobile crane di Pelindo II tetap dilanjutkan meski Kepala Badan Reserse Kriminal Polri telah berganti dari Komjen Budi Waseso menjadi Komjen Anang Iskandar. Pasalnya, kasus itu diusut ketika Budi Waseso menjabat Kabareskrim dan berembus kabar Budi dicopot gara-gara mengusutnya.
"Saya kira semua harus bekerjasama dan saya jamin masalah Pelindo ini akan tetap dilanjutkan, bahkan sedang dikembangkan," kata Anton di Bareskrim Mabes Polri, Kamis (10/9/2015).
Dia menyanggah informasi yang menyebutkan Polri meminta Komisi III DPR membentuk pansus Pelindo II. Menurutnya, pansus murni inisiatif anggota dewan.
"Oh tidak, Polri tidak mampu memerintahkan DPR. Itu (pansus) atas inisiatif anggota legislatif sendiri, itu sebagai suara masyarakat," ujarnya.
Selanjutnya, bila pansus jadi dibentuk, kata Anton, Polri siap bekerjasama.
"Pasti kami berkoordinasi, nanti pasti ada rapat, seperti tim pencari fakta, kami saling koordinasi, saling mengisi," katanya.
Namun, Anton mengaku belum mengetahui kapan Direktur Utama PT. Pelindo II R. J. Lino diperiksa terkait dugaan korupsi pengadaan mobile crane.
"Nanti saya perlu berkoordinasi dulu dengan penyidik," katanya.
Kepala Divisi Humas Polri Irjen Anton Charliyan menegaskan kasus dugaan korupsi dalam pengadaan mobile crane di Pelindo II tetap dilanjutkan meski Kepala Badan Reserse Kriminal Polri telah berganti dari Komjen Budi Waseso menjadi Komjen Anang Iskandar. Pasalnya, kasus itu diusut ketika Budi Waseso menjabat Kabareskrim dan berembus kabar Budi dicopot gara-gara mengusutnya.
"Saya kira semua harus bekerjasama dan saya jamin masalah Pelindo ini akan tetap dilanjutkan, bahkan sedang dikembangkan," kata Anton di Bareskrim Mabes Polri, Kamis (10/9/2015).
Dia menyanggah informasi yang menyebutkan Polri meminta Komisi III DPR membentuk pansus Pelindo II. Menurutnya, pansus murni inisiatif anggota dewan.
"Oh tidak, Polri tidak mampu memerintahkan DPR. Itu (pansus) atas inisiatif anggota legislatif sendiri, itu sebagai suara masyarakat," ujarnya.
Selanjutnya, bila pansus jadi dibentuk, kata Anton, Polri siap bekerjasama.
"Pasti kami berkoordinasi, nanti pasti ada rapat, seperti tim pencari fakta, kami saling koordinasi, saling mengisi," katanya.
Namun, Anton mengaku belum mengetahui kapan Direktur Utama PT. Pelindo II R. J. Lino diperiksa terkait dugaan korupsi pengadaan mobile crane.
"Nanti saya perlu berkoordinasi dulu dengan penyidik," katanya.
