Pengamat: Zulkifli Bohong Bilang PAN Tak Ada Deal

Siswanto, Bagus Santosa

Minggu, 13 September 2015 | 15:44 WIB
Pengamat: Zulkifli Bohong Bilang PAN Tak Ada Deal
Ketua MPR Zulkifli Hasan beserta artis Ibu Kota menggelar acara SOTR, (14/7). (Suara.com/Ismail)

Suara.com - Pengamat komunikasi politik Tjipta Lesmana menyebut Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan bohong ketika mengatakan tidak ada deal apapun di balik keputusan PAN bergabung koalisi partai pendukung pemerintah Presiden Joko Widodo.

"Pada waktu Zulkifli Hasan mengumumkan itu dia bilang nggak ada deal, bohong sebetulnya. Pasti sudah ada deal," kata Tjipta dalam diskusi di kawasan Cikini, Menteng, Jakarta, Minggu (13/9/2015).

Tapi, Tjipta meyakini waktu dekat akan ketahuan deal politik antara PAN dan pemerintah.

"PAN dapat dua atau tiga kursi (di pemerintahan)," kata Tjipta.

Deal politik PAN makin kentara ketika Ketua Majelis Pertimbangan PAN Soetrisno Bachir datang ke Istana untuk menjadi Ketua Umum Ekonomi dan Industri Nasional. Tapi, menurut Tjipta, Soetrisno tidak tepat menduduki jabatan itu.

"Jokowi keliru mulu nempatin orang-orang, seperti Soetrisno Bachir, mendengar itu saya sedih, apa kapasitas dia," ujar Tjipta.

Seperti diberitakan sebelumnya, PAN menyatakan resmi bergabung dengan barisan pendukung pemerintah pada Rabu (2/9/2015).

Zulkifli Hasan menyatakan tidak ada deal soal jatah menteri.

"Kita itu menjadi vitamin agar memberikan sinyal kuat (perekonomian). Itu saja," kata Zulkifli di DPR, Jumat (11/9/2015).

Zulkifli bercerita Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Sukarnoputri mengatakan pada Zulkifli supaya tidak ada lagi pengkotak-kotakan dan sudah saatnya memperbaiki sistem ketatanegaraan dengan cara bersama-sama.

"Kalau kita masih pakai baju terkotak-kotak susah. Karena membicarakan bangsa harus ada kebersamaan, saling percaya. Saya percaya, KMP-KIH itu kan pemimpinnya negarawan," ujar dia.

Zulkifli mengaku tidak memberikan nama kader PAN kepada Presiden Jokowi untuk dijadikan menteri karena Jokowi punya hak prerogatif untuk memilih menteri.

"Jadi nggak ada deal-deal-an, emang acara new deal. Yang penting kita aman, kita bisa bicara sama-sama, tidak ada lagi KIH-KMP, tapi bicara dalam kerangka bangsa bersama-sama. Soal nanti kompetisi, nanti lagi 2019," ujar dia.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔

Terkait

KIH dan KMP Sudah Tak Lagi Relevan

KIH dan KMP Sudah Tak Lagi Relevan

News | Sabtu, 05 September 2015 | 23:32 WIB

Aburizal: Kita Bisa Terima Penjelasan PAN Pro Partai Pemerintah

Aburizal: Kita Bisa Terima Penjelasan PAN Pro Partai Pemerintah

News | Kamis, 03 September 2015 | 18:53 WIB

Terkini

Jakarta Luncurkan Website HUT ke-500, Warga Bisa Daftar Jadi Mitra Perayaan

Jakarta Luncurkan Website HUT ke-500, Warga Bisa Daftar Jadi Mitra Perayaan

News | Jum'at, 26 Juni 2026 | 10:22 WIB

Dugaan Aliran Uang ke BEM UBK Bentuk Represi Halus terhadap Mahasiswa

Dugaan Aliran Uang ke BEM UBK Bentuk Represi Halus terhadap Mahasiswa

News | Jum'at, 26 Juni 2026 | 10:13 WIB

Demonstrasi Bayaran Rusak Demokrasi, Dalangnya Harus Ditindak

Demonstrasi Bayaran Rusak Demokrasi, Dalangnya Harus Ditindak

News | Jum'at, 26 Juni 2026 | 09:29 WIB

Kantor BGN dan DPR RI Dijaga Ketat, 1.287 Personel Amankan Aksi Unjuk Rasa di Jakpus

Kantor BGN dan DPR RI Dijaga Ketat, 1.287 Personel Amankan Aksi Unjuk Rasa di Jakpus

News | Jum'at, 26 Juni 2026 | 09:03 WIB

Jenguk YTR di RSHS, KSP Dudung Langsung Hubungi Dirut BPJS Soal Biaya Perawatan

Jenguk YTR di RSHS, KSP Dudung Langsung Hubungi Dirut BPJS Soal Biaya Perawatan

News | Jum'at, 26 Juni 2026 | 07:55 WIB

Koalisi Sipil Kritik Draf RUU HAM, Sebut Ada Pasal Karet hingga Ancam Independensi Komnas HAM

Koalisi Sipil Kritik Draf RUU HAM, Sebut Ada Pasal Karet hingga Ancam Independensi Komnas HAM

News | Jum'at, 26 Juni 2026 | 07:38 WIB

3  Manajer KDMP-KNMP Meninggal, Amnesty Desak Latsarmil Dihentikan

3 Manajer KDMP-KNMP Meninggal, Amnesty Desak Latsarmil Dihentikan

News | Kamis, 25 Juni 2026 | 22:42 WIB

Gempa Besar Venezuela: Ribuan Orang Hilang Dampaknya Sampai Sejauh 1700 Km

Gempa Besar Venezuela: Ribuan Orang Hilang Dampaknya Sampai Sejauh 1700 Km

News | Kamis, 25 Juni 2026 | 22:41 WIB

Fadli Zon Dorong Cerita Rakyat Jadi Gerakan Nasional, Bukan Sekadar Warisan Budaya

Fadli Zon Dorong Cerita Rakyat Jadi Gerakan Nasional, Bukan Sekadar Warisan Budaya

News | Kamis, 25 Juni 2026 | 21:44 WIB

KPK Cecar Eks Sekjen MPR Maruf Cahyono Soal Bukti-Bukti Gratifikasi Rp17 Miliar

KPK Cecar Eks Sekjen MPR Maruf Cahyono Soal Bukti-Bukti Gratifikasi Rp17 Miliar

News | Kamis, 25 Juni 2026 | 21:44 WIB