Suara.com - Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta, Selamat Nurdin, menilai Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), tidak butuh masukan dari berbagai kalangan termasuk legislatif.
"Yang kasih masukan (ke Ahok) aja nggak dianggap, apalagi PKS yang kasih," kata Selamat di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (22/9/2015).
Selamat menjelaskan, sebenarnya PKS ingin sekali menggelar diskusi dengan Ahok, terlebih soal larangan penjualan dan pemotongan hewan kurban di tempat umum dan area sekolah.
"Iyak sih ya, bagus kasih masukan, diskusi, dialog. Tapi gimana? gubernur kita kan kayak kaisar, gubernur nggak butuh masukan, dan kupingnya tipis," jelas Selamat.
Terkait pelarangan itu, Selamat mengaku memahami maksud Ahok. Namun ia mengingatkan kepada Ahok agar berhati-hati dalam mengeluarkan kebijakan yang di dalamnya menyangkut agama.
"Menurut saya ini kan ketertiban bagus, tapi kalau di dalamnya ada nuansa soal agama hati-hati, apalagi Ahok non muslim. Karena ini sudah menjadi budaya masyarakat Jakarta, sesuatu yang telah membudaya mengubahnya harus dengan arif dan bijaksana, walupn tujuanya baik," jelas Selamat.
Pada kesempatan itu, Selamat juga membahas konflik antara Satpol PP dan pedagang hewan kurban di kawasan Tanah Abang, pada Senin (21/9/2015) kemarin. Insiden terjadi akibat penertiban penjualan hewan kurban di jalanan. Pedagang diminta pindah, lantaran berjualan di fasilitas umum seperti trotoar termasuk pelanggaran. Itu sudah tertuang dalam Instruksi Gubernur Nomor 168 Tahun 2015 tentang Pengendalian, Penampungan, dan Pemotongan Hewan.
"Pada saat bikin kebijakn harus punya solusi yang jelas, kalau sekarang apa? pelarangan saja. Harusnya ada solusinya RPH (rumah potong hewan) di mana, dan jumlahnya sudah memadai atau belum. Jadi kerusuhan yang di Tanah Abang ya nikmatin saja," Selamat menandaskan.
