DPRD Pastikan Kemendagri Tak Permainkan Ahok Soal Anggaran

Siswanto, Dwi Bowo Raharjo

Selasa, 06 Oktober 2015 | 19:47 WIB
DPRD Pastikan Kemendagri Tak Permainkan Ahok Soal Anggaran
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). (Suara.com/Bowo Raharjo)

Suara.com - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Triwisaksana (Sani) menilai langkah Kementerian Dalam Negeri mengembalikan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan DKI 2015 ke pemerintah Jakarta sudah benar. Sani meminta Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tidak berprasangka buruk.

"Sebenarnya mekanisme itu kan udah ada, tata caranya itu kan udah ada dari tahun tahun sebelumnya. DPRD juga mengalami yang sama, sebetulnya usulannya ditolak. Revisinya dikembalikan lagi, diperbaiki lagi, terus ditolak. Jadi saya kira Mendagri pasti punya mekanismelah," kata Sani di gedung DPRD DKI, Jalan Kebom Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (6/10/2015).

Anggota Fraksi PKS memastikan bahwa kebijakan tersebut bukan untuk menghambat pengesahan APBD Perubahan.

"Nggak mungkin punya niatan untuk menghambat. Persoalannya adalah kalau semua syarat dan dokumennya dilengkapi, Kemendagri pasti punya itikad baiklah, karena ini kan sangat terkait dengan penyerapan anggaran," kata Sani.

"Kalau ini akibat dari lambatnya Kemendagri, pasti Kemendagri kan ditegur. Jadi saya pikir tidak mungkin ada niat dari Kemendagri untuk menghambat itu," Sani menambahkan.

Sani menilai faktor yang membuat Kemendagri tak segera mengesahkan RAPBD Perubahan karena tahun ini pemerintah menggunakan peraturan gubernur pada APBD 2015, bukan menggunakan peraturan daerah.

"Ya kalau perda kan pasti melibatkan DPRD (pembahasannya), saya kira bisa lebih cepat karena DPRD bisa datang ke sana dan langsung melihat mendampingi TAPD (tim anggaran pemerintah daerah). Ini juga baru sekali kan pakai Pergub," kata Sani.

Pagi tadi di Balai Kota DKI Jakarta Ahok naik pitam karena merasa dipermainkan Kemendagri. Hal itu dikarenakan RAPBD Perubahan 2015 dikembalikan lagi supaya diperbaiki.

"Jadi dia tuh lempar ke sini lempar ke situ. (ya sudah) kita ikutin maunya mereka apa. Kita catet semua (kronologis penolakannya). Makanya saya bisa kasih liat kronologis proses pembuatan APBD-P," ujar Ahok.

Nilai RAPBD Perubahan 2015 yang diusulkan ke Kemendagri Rp65 triliun. Jumlah tersebut lebih kecil dibanding APBD DKI 2015 yang nilainya Rp69,28 triliun.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔

Terkait

Ahok Marah Draf RAPBD Perubahan DKI Ditolak Kemendagri

Ahok Marah Draf RAPBD Perubahan DKI Ditolak Kemendagri

News | Selasa, 06 Oktober 2015 | 10:13 WIB

Raperda P2APBD DKI Tahun 2014 Disetujui DPRD

Raperda P2APBD DKI Tahun 2014 Disetujui DPRD

News | Kamis, 01 Oktober 2015 | 18:55 WIB

Wakil Ketua DPRD Doakan Ahok Cepat Jadi Tersangka

Wakil Ketua DPRD Doakan Ahok Cepat Jadi Tersangka

News | Rabu, 30 September 2015 | 16:37 WIB

Disindir Mendagri, Ahok: Soal Tilep Menilep Memang Tak Akur

Disindir Mendagri, Ahok: Soal Tilep Menilep Memang Tak Akur

News | Rabu, 16 September 2015 | 20:41 WIB

Terkini

PAM Jaya Siapkan Ribuan Toren Gratis, Warga Jakarta Diminta Tak Tunggu Kemarau Datang

PAM Jaya Siapkan Ribuan Toren Gratis, Warga Jakarta Diminta Tak Tunggu Kemarau Datang

News | Jum'at, 26 Juni 2026 | 22:08 WIB

Kerry Dibebani Rp13,4 Triliun, Pengacara Sebut Hakim Pakai Analisis LSM yang Tak Berwenang

Kerry Dibebani Rp13,4 Triliun, Pengacara Sebut Hakim Pakai Analisis LSM yang Tak Berwenang

News | Jum'at, 26 Juni 2026 | 21:58 WIB

Putusan Banding Dianggap Janggal, Kerry Riza Ajukan Kasasi ke MA

Putusan Banding Dianggap Janggal, Kerry Riza Ajukan Kasasi ke MA

News | Jum'at, 26 Juni 2026 | 21:53 WIB

Kepercayaan Polri Tembus 82,4 Persen, Habiburokhman: Jangan Puas Diri, Terus Berbenah

Kepercayaan Polri Tembus 82,4 Persen, Habiburokhman: Jangan Puas Diri, Terus Berbenah

News | Jum'at, 26 Juni 2026 | 21:26 WIB

Prabowo Tanya Akademisi: Kenapa 81 Tahun RI Tidak Bisa Bikin Mobil Buatan Sendiri?

Prabowo Tanya Akademisi: Kenapa 81 Tahun RI Tidak Bisa Bikin Mobil Buatan Sendiri?

News | Jum'at, 26 Juni 2026 | 21:12 WIB

Sikat Parkir Liar di Cawang, 250 Personel Gabungan Derek Mobil yang Nekat Bandel!

Sikat Parkir Liar di Cawang, 250 Personel Gabungan Derek Mobil yang Nekat Bandel!

News | Jum'at, 26 Juni 2026 | 21:12 WIB

Perempuan Didorong Jadi Aktor Utama Ekonomi Restoratif, Tak Lagi Sekadar Penerima Manfaat

Perempuan Didorong Jadi Aktor Utama Ekonomi Restoratif, Tak Lagi Sekadar Penerima Manfaat

News | Jum'at, 26 Juni 2026 | 20:50 WIB

Terkuak! Ini Pemicu Longsor Petamburan: Dari Abrasi Kali BKB hingga Bangunan di Sempadan

Terkuak! Ini Pemicu Longsor Petamburan: Dari Abrasi Kali BKB hingga Bangunan di Sempadan

News | Jum'at, 26 Juni 2026 | 20:16 WIB

Sekjen Partai Buruh Ferri Nuzarli Mundur! 1,3 Juta Anggota ORI Kompak Tinggalkan Partai

Sekjen Partai Buruh Ferri Nuzarli Mundur! 1,3 Juta Anggota ORI Kompak Tinggalkan Partai

News | Jum'at, 26 Juni 2026 | 20:13 WIB

Prabowo Singgung Kegaduhan Usai Pemilu, Istana Langsung Klarifikasi

Prabowo Singgung Kegaduhan Usai Pemilu, Istana Langsung Klarifikasi

News | Jum'at, 26 Juni 2026 | 20:05 WIB

×