Suara.com - Anggota DPRD DKI Jakarta Prabowo Soenirman mengatakan rencana kunjungan kerja Komisi D ke Rotterdam, Belanda, tahun 2016 tidak perlu minta persetujuan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).
"Dari dewan dengan izin Mendagri (Tjahjo Kumolo). Kan kalau dewan harus izin ke Kemendagri. Usulannya nggak perlu (ke Ahok), yang penting dianggarkan," ujar Prabowo di gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (7/10/2015).
Politisi partai Gerindra menegaskan rencana kunjungan kerja ke Belanda bertujuan untuk menindaklanjuti kunjungan Ahok sebelumnya.
"Jadi gini, Pak Ahok kan ke Belanda kan dalam rangka belajar soal DAM. Kalau dia nanti bicara soal DAM, kita juga harus tahu dong. Masa kita nggak tahu apa yang diomongin sama dia, kan nggak lucu juga," kata Prabowo.
Prabowo mengatakan rencana kunjungan kerja tersebut bukan karena Ahok ke Belanda lalu DPRD pun harus merasakan datang ke Belanda juga.
"Masa kita tahu Pak Ahok terangkan detil, kita nggak tahu detil gimana ceritanya? Artinya bukannya kita mau ngikutin dia. Artinya, dia kan belajar di sana, untuk diterapkan di SKPD-nya. Kemudian SKPD ngusulin ke dewan. Nah kita nggak tahu DAM seperti apa yang diusulkan," kata Prabowo.
Menurut Ahok sebenarnya anggota DPRD tidak perlu kunjungan kerja ke Belanda.
"Menurut saya pribadi untuk apa ya ke sana? Orang kita mau nanya apa gitu lho. Mau nanya tinggal kirim surat email. Masa aku mau bohongin, Indonesia begitu banyak (soal laporan kunjungan kerja kemarin). Tapi itu haknya mereka kalau mau pergi," ujar Ahok.
"Aku kira pengawasan yang lebih tepat ngajak wartawan ikut. Kalau dia sudah ada anggaran. Kalau saya boleh ngelarang ya saya larang saja," Ahok menambahkan.
Ahok menduga keinginan anggota dewan pergi ke Belanda hanya untuk melihat red light district atau kawasan prostitusi yang berada di Amsterdam.
"(Kalau) saya ngelarang mana mau terima mereka. Memang ada anggaran ke Sister City? Mungkin mereka mau lihat red light district. (Untuk) studi banding," kata Ahok.
