Kegaduhan dalam Kabinet Dinilai Wajar Terjadi

Suara.com - Anggota DPD RI Nano Sampono menilai, kegaduhan politik yang terjadi dalam kabinet kerja pemerintahan Presiden Joko Widodo sebagai hal wajar dan lumrah terjadi.

Pasalnya, kegaduhan tersebut terjadi lantaran adanya perbedaan pendapat antara pemerintah untuk menemukan solusi yang terbaik guna mencapai kesejahteraan rakyat dan memikirkan kepentingan nasional.

“Soal demokrasi atau kegaduhan ini kalau menurut saya sangat wajar. Karena setiap orang pasti ingin menemukan yang terbaik, sebelum menimbulkan ekses atau dampak yang merugikan bagi masyarakat. Justru yang paling kita hindari salah satu blok lebih kuat,” katanya dalam diskusi di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (8/11/2015).

Nano menjelaskan, kegaduhan yang terjadi saat ini, sebenarnya tidak hanya terjadi antara menteri yang satu dengan menteri lainnya, tapi terjadi pula antara pemerintah dengan DPR. Salah satu contohnya saat pembahasan APBN 2016 antara pemerintah dan DPR yang berlangsung alot. Dimana DPR berkeinginan memiliki dana pembangunan gedung, di sisi lain pemerintah menginginkan Penyertaan Modal Negara untuk BUMN.

“Ini sebenarnya sesuatu yang lazim. Yang terpenting, dalam kedua blok ini harus jalan seimbang. Jangan blok pemerintah yang lebih kuat nanti menjadi otoriter, begitu juga sebaliknya. Makanya ini harus berjalan seimbang,” terangnya.

Kendati demikian, menurut nano, Presiden Joko Widodo tetap perlu melakukan perombakan atau reshuffle kabinet. Ia berharap perombakan kabinet mempertimbangkan pentingnya aspek kualitas bukan hanya kekuatan politik.

“Tetapi belakangan ini kita melihat yang tadinya tidak berkeringat, mencoba masuk ke dalam. Jangan sampai yang tadinya berkeringat tidak masuk, yang penting kualitas,” tegasnya.