Suara.com - Peneliti Indonesian Institute for Development and Democracy Arif Susanto menilai pengaruh Ketua DPR Setya Novanto masih kuat lantaran. Indikasinya, kata dia, Novanto kerapkali lepas dari berbagai masalah kelas berat yang mendera. Kasus dugaan pencatutan nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla ketika minta saham kepada PT. Freeport Indonesia sebagai imbalan andil dalam perpanjangan kontrak, hanyalah di antaranya.
"Setya Novanto bukan skandal pertamanya. Tapi dia hampir selalu lolos dari skandalnya," kata Arif di Jakarta, Kamis (19/11/2015).
Arif mengaku sudah lama menyoroti kinerja Novanto di DPR. Menurut Arif selama Novanto memimpin parlemen, kredibilitas semakin merosot.
"Tidak ada prestasi besar Setya Novanto di DPR," kata Arif.
Arif pun mendesak Novanto mundur dari Ketua DPR agar Mahkamah Dewan Kehormatan mudah mengusut dugaan pelanggaran etik yang dilakukannya.
"Sekarang dia tak punya legitimasi atas kepemimpinannya di DPR Setya Novanto jelas harus non aktif dari ketua DPR. Ini akan mempermudah MKD untuk memeriksanya. Ini bisa dibawa ke ranah hukum," katanya.
Kasus Setya Novanto mencuat setelah Menteri ESDM Sudirman Said melaporkannya ke Mahkamah Kehormatan Dewan pada Senin (16/11/2015).
Di tengah desakan agar Setya Novanto diganti, kasus tersebut saat ini sedang ditangani Mahkamah Kehormatan Dewan.
Di sejumlah kesempatan, Setya Novanto membantah keras mencatut nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Ia juga membantah minta saham dalam pertemuan dengan pimpinan Freeport. Ia menyayangkan beredarnya transkrip percakapan yang menurutnya tidak utuh.
TERPOPULER
