- MPR RI menggelar rapat di Senayan untuk membahas usulan penundaan Sidang Paripurna pemilihan Wapres.
- Sejumlah fraksi mengusulkan jadwal sidang diundur dari 2 Desember menjadi 9 Desember 2026 karena berbenturan dengan agenda kedewanan.
- MPR membentuk tim verifikasi dan tim ad hoc guna memeriksa persyaratan administratif serta kesehatan calon Wakil Presiden baru.
Suara.com - Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI menggelar Rapat Pimpinan (Rapim) dilanjutkan Rapat Gabungan (Ragab) kembali pada hari ini, Senin (16/11/2026).
Salah satu agenda utama yang dibahas adalah usulan perubahan jadwal Sidang Paripurna pemilihan dan pelantikan Wakil Presiden RI baru usai Gibran Rakabuming Raka mundur.
Ketua Fraksi Partai Gerindra MPR RI, Habiburokhman, mengungkapkan bahwa terdapat usulan dari sejumlah fraksi untuk memundurkan jadwal Sidang Paripurna dari semula Rabu Pon, 2 Desember, menjadi Rabu Kliwon pada minggu berikutnya, yakni tanggal 9 Desember.
"Ada satu hal yang mungkin dibahas adalah adanya niatan sejumlah fraksi untuk apa namanya merubah hari sidang Paripurna dari Rabu Pon 2 Desember menjadi Rabu Kliwon," ujar Habiburokhman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/11).
![Sufmi Dasco Ahmad, Ahamad Muzani, dan Sugiono tiga kader partai Gerinda yang disebut-sebut sebagai kandidat kuat pengganti Wakil Presiden Gibran. [Suara.com]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2026/11/16/77479-sufmi-dasco-ahmad-ahamad-muzani-dan-sugiono.jpg)
Menurutnya, penundaan tersebut diajukan karena jadwal semula berbenturan dengan agenda kedewanan di DPR maupun DPD, seperti rapat komisi dan kegiatan kunjungan kerja.
Selain jadwal sidang, rapat gabungan ini juga menyoroti krusialnya persiapan waktu verifikasi yang hanya berdurasi 14 hari.
Habiburokhman, yang ditunjuk partainya sebagai anggota tim verifikasi, mengusulkan agar proses persiapan dan koordinasi lintas lembaga sudah dimulai sejak dini untuk menghindari potensi kegaduhan teknis.
Ia menyoroti tiga hal krusial yang memerlukan koordinasi awal, dimulai dari keabsahan dokumen ijazah.
"Ijazah ini kan kalau kita berkaca dari praktik kemarin yang bisa menimbulkan kegaduhan, harus ada perbedaan dengan mekanisme yang sebelumnya berlaku," tegasnya.
Ia mendorong koordinasi langsung dengan kementerian terkait, seperti Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk tingkat SMA, guna memastikan kesiapan verifikasi dokumen sejak jauh-jauh hari.
Poin kedua berkaitan dengan pemeriksaan kesehatan bebas narkoba. Habiburokhman mengusulkan agar rumah sakit yang sebelumnya ditunjuk oleh KPU dapat segera membuka akses persiapan bagi para calon.
"Jadi tidak harus selama 14 hari itu, kan pemeriksaan kesehatan juga kan panjang," imbuhnya.
Poin ketiga menyangkut pengurusan dokumen pengadilan yang mencakup surat keterangan tidak pailit serta surat keterangan tidak pernah dipenjara lima tahun atau lebih.
Berdasarkan pengalaman pribadinya mengurus dokumen administrasi Prabowo Subianto, pengurusan surat-surat tersebut membutuhkan waktu beberapa hari dan tidak bisa dianggap remeh.
"Jangan sampai persoalan-persoalan teknis, ya, bisa menghambat proses kenegaraan kita, ya," pungkasnya.