Mungkinkah PT Freeport Dinasionalisasi?

Direktur Indonesian Resources Studies (IRESS), Marwan Batubara meragukan kemampuan Pemerintahan Jokowi-JK untuk tidak memberikan kemudahan bagi PT. Freeport Indonesia dalam memperpanjang Kontrak Karyanya di Indonesia.

Menurutnya, tidak ada yang bisa diharapkan dari Pemerintah sekarang untuk bisa mengambil alih saham dari perusahaan yang sudah beroperasi di Papua sejak tahun 1967 tersebut.

"Kalau menurut saya, tidak ada yang bisa diharapkan dari Pemerintah saat ini, sehingga berbicara nasionalisasi pun sangat sulit. Bicara nasionalisasi itu terlalu ideal bagi Indonesia," kata Marwan dalam diskusi yang bertajuk "Dramaturgi Freeport" di Warung Daun Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (5/12/2015).

Penilaian Marwan ini didasarkan pada fakta, di mana Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral(ESDM) sudah memperpanjang nota kesepahaman (MoU) yang juga dilakukan pemerintahan SBY. Dengan diperpanjangnya MoU itu, menurut Marwan, maka PT. Freeport Indonesia masih bisa melakukan kegiatan ekspor bahan mentah ke luar negeri.

"Faktanya kan sudah melanjutkan MoU yang ditandatangani tahun lalu, sehingga masih mengizinkan ekspor bahan mentah. Sekarang mestinya bisa diperbaiki, cuma masalahnya kemampuan profil pemerintah sekarang yang sudah memperpanjang MoU. Dan melaui surat yang dikirim ke James Moffet mengindikasikan bahwa Freeport sudah mendapat kelegalan untuk memperpanjang kontraknya," jelas Marwan.

Namun, Pengamat Komunikasi Politik dari Universitas Paramadina, Hendri Satrio melihat bahwa pemerintah masih memiliki ruang untuk 'mengusir' Freeport dari Indonesia.

"Kenapa tidak bisa, kalau menurut saya pemerintah sekarang punya kemampuan untuk itu. Saya heran kenapa kok, dan baru kali ini saya dengar pengusaha begitu pesimis dengan kemampuan pemerintah untuk menasionalisasi Freeport," kata Hendri.