Suara.com - Masyarakat dan sejumlah tokoh Papua mendesak Majelis Kehormatan Dewan (MKD) untuk menjatuhkan sanksi pemberhentian terhadap Ketua DPR Setya Novanto. Diketahui pada hari ini, Rabu (16/12/2015), rencananya MKD akan memutuskan perkara Novanto dalam sidang etik penyelewengan kewenangan karena diduga mencatut nama Presiden dan Wakil Presiden (Wapres) untuk meminta saham PT Freeport Indonesia terkait perpanjangan kontrak karya.
"Kami mendesak MKD untuk mencopot Setya Novanto sebagai Ketua DPR dan anggota dewan," kata salah satu tokoh masyarakat Papua, Ruben PS Maray, dalam konferensi pers di Kafe Bakoel Coffee, Cikini, Jakarta Pusat.
Menurut Ruben, tindakan Novanto yang memanfaatkan kekuasaan meminta saham PT Freeport Indonesia dari hasil eksploitasi kekayaan alam tanah Papua, merupakan perilaku pencuri. Hal itu adalah sebuah pelanggaran pidana dan mencederai kepercayaan rakyat yang telah memilihnya sebagai wakil di parlemen.
"Setya Novanto tidak layak sebagai Ketua DPR. Dia harus diturunkan dari kursi pimpinan parlemen," tegas Ketua Lembaga Pemantau Penyelenggaraan Pemerintahan RI di Papua itu pula.
Hal yang sama disampaikan oleh Ketua Setara Institute, Endardi. Dia menyatakan bahwa MKD harus mengedepankan akal sehat dan hati nurani dalam menjatuhkan sanksi terhadap Novanto, yaitu dengan pemberhentian sebagai Ketua DPR. Endardi bahkan mengatakan, kelompok elit politik seperti Novanto harus disingkirkan dari posisi parlemen, karena mereka adalah mafia di republik ini.
"Tugas utama kita adalah mendorong MKD agar memutuskan sidang etik dengan mencopot Setnov sebagai Ketua DPR. Kita harus putus mata rantai ini semua. Para pencuri ini harus dihukum terlebih dahulu," katanya.
TERPOPULER
