Suara.com - Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo menyatakan TNI akan fokus mengawasi pulau-pulau terluar dan terdepan Indonesia pada tahun 2016.
"Yang menjadi prioritas pulau-pulau terluar, terdepan daerah perbatasan ini harus kita tuntaskan. Semua tempat harus ada listrik, tempatnya tertata, komunikasi terintegrasi. Apapun yang kejadian di perbatasan bisa kita pantau dari sini. KSAL bisa lihat dari tempatnya, KSAD juga sama," kata Panglima TNI usai menutup rapat pimpinan (Rapim) TNI 2016 di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Jumat malam.
Meski pulau terluar mendapatkan prioritas, Gatot mengakui TNI tidak akan melakukan penambahan pasukan.
"Hanya aktivitas dan rentang kendali yang dipermudah," ujarnya seperti dikutip Antara.
Memasuki Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), kata dia, penjagaan di perbatasan akan dilakukan dengan ketat, dimana Indonesia berbatasan dengan Malaysia, Thailand dan Filipina.
"Tahun 2016 harus tuntas komunikasi dan kendali saling terintegrasi. Daerah perbatasan juga gak begitu berpengaruh pada MEA. Perbatasan kita lakukan patroli bersama. Koordinasi semua. Patok-patok juga jadi gak bergeser," kata Gatot.
Di daerah perbatasan juga tak perlu ada penambahan pasukan, namun sistem operasinya yang ditingkatkan.
Dalam kesempatan itu, Gatot mengaku TNI juga mengamati perkembangan yang terjadi di tingkat regional dan internasional, termasuk ancaman terorisme ISIS.
Rapim TNI merupakan kegiatan yang biasanya dilaksanakan di akhir tahun anggaran dengan tujuan memberikan informasi tentang kondisi yang menonjol berkaitan dengan pelaksanaan tugas-tugas TNI pada tahun 2015.
Rapim juga mengevaluasi pelaksanaan program kerja dan anggaran tahun anggaran 2015 dan rencana tahun anggaran 2016 serta menyampaikan pokok-pokok kebijakan Panglima TNI tahun 2016.
Rapim tahun 2016 ini diikuti 182 unsur Pimpinan di jajaran TNI dan menghadirkan penceramah dari tujuh Kementerian (Menkopolhukam, Bappenas, Menkeu, Mentan, Menlu, Mendagri, Menteri Agraria), Polri, BIN, BNPT, BNN dan OJK.
"Kiranya berbagai kebijakan strategis kementerian dan lembaga negara tersebut dapat disinergikan atau dikolaborasikan dengan kebijakan strategis TNI dalam mendorong perwujudan keberhasilan pembangunan nasional," kata Panglima TNI.
Memasuki bulan Januari 2016, tambah dia, dihadapkan dengan tuntutan dan tantangan tugas TNI yang semakin kompleks dan dinamis, tidak lagi dapat dijalankan dengan mekanisme yang lambat, namun efektifitas pencapaian hasil harus dikedepankan. (Antara)
TERPOPULER
