Suara.com - Status kantor sekretariat relawan Teman Ahok di Graha Pejaten IV, Nomor 3, Jakarta Selatan, tengah jadi sorotan.
Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengakui kalau rumah yang dipakai relawan Teman Ahok itu merupakan aset Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
"Itu punya pemda, komplek DPRD. Lalu itu dikerjasamakan dengan PT. Sarana Jaya kalau nggak salah," ujar Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (18/3/2016).
Ahok juga mengakui kalau bangunan tersebut di bawah pengawasan Badan Pemeriksa Keuangan dan Aset Pemda DKI. Ketua BPKAD saat ini adalah Heru Budi Hartono yang juga menjadi pasangan Ahok maju ke Pilkada DKI Jakarta melalui jalur non partai politik.
Sebelum dipakai relawan Teman Ahok, rumah tersebut pernah dipakai konsultan politik yang juga menjadi pendiri Cyrus Network, Hasan Hasbi. Hasan merupakan salah satu penyumbang Ahok sekitar Rp500 juta untuk persiapan bertarung di Pilkada DKI Jakarta tahun 2017.
"Iya, betul. Tapi dia bukan kerjasama dengan Teman Ahok. Dia kerjasama dengan PT lain, PT lain nyewa-nyewain. Itu sudah dipakai dari Hasan itu, sejak waktu tim dulu kayaknya," kata Ahok.
"Jadi Hasan bukan sewa sama DKI. Sewanya sama PT yang swasta itu, dia yang fasilitasi, pinjemin sama anak-anak itu," Ahok menambahkan.
Ahok menegaskan penggunaan bangunan untuk kantor Teman Ahok legal.
"Sah-sah saja. Karena, memang itu udah dilepas gitu. Bukan kita kan, udah lepas," katanya.
