Suara.com - DPR meminta pemerintah kompak menghadapi masalah perbatasan Perairan Natuna. Hal ini menyusul klaim pemerintah Cina bahwa Perairan Natuna merupakan wilayah perikanan tradisional mereka.
Wakil Ketua Komisi I DPR Hanafi Rais mengatakan pemerintah harus satu suara untuk menanganinya. Bila Menteri Luar Negeri Retno Lestari Priansar Marsudi berencana berunding dengan Menteri Luar Negeri Cina, harus mendapatkan dukungan dari menteri-menteri lain, juga dukungan politik dari Presiden Joko Widodo.
"Ini harus satu suara. Jadi jangan sampai menlu-nya maju, tapi menteri yang lain kemudian bilang 'sudah jangan kenceng-kenceng, kita pakai cara lain.' Kalau begitu kan artinya Indonesia gampang sekali dijengkal oleh Cina," kata Hanafi di DPR, Rabu (22/6/2016).
Masalah seperti ini, katanya, sudah tiga kali terjadi dan selalu ditoleransi pemerintah Indonesia.
"Jadi, prinsipnya diplomasinya adalah soft on people, Hard on problem, kalau menghadapi China kita tetap menjaga hubungan baik tapi pelanggaran perbatasan maritim harus tegas," kata dia.
Setelah mengklaim, kapal-kapal berbendera Cina secara berturut-turut memasuki Perairan Natuna, Sabtu 19 Maret 2016, Jumat 27 Mei 2016, dan Jumat 17 Juni 2016.
