Suara.com - Setelah kasus ratusan makam fiktif terkuak, Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengungkapkan bahwa sebagian pegawai negeri sipil yang membisniskan lubang kuburan sudah meninggal dunia.
"Beberapa sudah meninggal. Saya nggak tahu, udah berapa dipecat diberhentikan," ujar Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (2/8/2016).
Ahok menambahkan setelah Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta Djafar Muchlisin inspeksi mendadak ke sejumlah TPU beberapa waktu yang lalu menunjukkan praktik bisnis makam fiktif benar-benar sudah keterlaluan.
Kuburan fiktif ialah gundukan tanah yang sudah mirip makam plus batu nisan, namun sebenarnya di dalamya belum ada jenazah. Makam semacam itu biasanya dipesan warga yang belum meninggal dengan harga yang mahal. Ratusan makam fiktif, antara lain ditemukan di TPU Karet Bivak, Karet Pasar Baru, Kawi-kawi, dan Pondok Ranggon.
Djafar, kata Ahok, akan merekomendasikan nama-nama PNS yang bisnis agar ditindak tegas.
"Ada yang kita pensiunkan dan ada beberapa yang sudah meninggal. Kepala dinas yang baru juga ada rekomendasi mau pecat orang," kata Ahok.
Kerugian dengan adanya praktik ilegal semacam itu, kata Ahok, dirasakan oleh masyarakat. Masyarakat, terutama yang berekonomi lemah merasa tidak mendapatkan keadilan.
"Kerugiannya ya itu, orang jadi nggak adil. Yang punya duit bisa diposisi yang enak. Yang nggak punya duit dibuang kemana, harusnya adil kan, siapa yang datang," kata Ahok.
"Kamu juga nggak mau kan orangtua kan mau atau siapa yang meninggal ditaruh dinomor yang sembarangan. Harusnya diundi, kan?" Ahok menambahkan.
