Interupsi legislator dari Fraksi Partai Nasional Demokrat, Akbar Faisal mendapat tanggapan dari legislator dari Fraksi Partai Demokrat, Ruhut Sitompul.
Dalam rapat paripurna ke-6 DPR, Kamis (8/9/2016), Akbar mengungkit kembali dampak dari pengangkatan Archandra Tahar sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral beberapa waktu yang lalu.
Menurut Akbar, sebelum pengangkatan Archandra, tidak ada satupun pejabat negara yang meminta pertimbangan dari Kepala Badan Intelijen Negara (BIN). Hingga pada akhirnya, Archandra terbukti memiliki status warga negara Amerika Serikat.
Selain itu, Akbar juga membacakan sumpah kesetiaan warga negara Amerika Serikat terhadap negaranya. Inti dari sumpah tersebut, bahwa seseorang yang dikukuhkan sebagai warga negara Amerika, bersedia meninggalkan kepatuhan dan kesetiaannya kepada bangsa dan negara sebelumnya, serta siap membela Amerika dengan segenap jiwa dan raga.
Pernyataan Akbar tersebut ditanggapi oleh Ruhut. Katanya, biarlah ketua umum DPP Partai NasDem, Surya Paloh yang mengurusi Akbar Faisal.
"Kita tahu dari tadi yang protes itu NasDem. NasDem itu the rulling party, partainya pemerintah. Biarlah urusan pak brewok (Surya Paloh) sama Presiden, jangan di bawa-bawa ke DPR ini. Hari ini yang kita hormati Komandan BIN, bapak Budi Gunawan," kata Ruhut.
Suasana paripurna sempat memanas sesaat, sebelum rapat paripurna yang membahas dan mengesahkan RUU Maritem Labour Convention 2006 serta pengesahan Komisaris Jendral Polisi Budi Gunawan sebagai Kepala BIN itu diakhiri.
