Suara.com - Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta menyatakan bahwa sudah mulai terjadi penurunan okupansi hotel serta kegiatan "Meeting, Incentives, Conferencing, Exhibitions" sejak pemerintah memutuskan menunda transfer dana alokasi umum ke daerah.
"Sekarang sudah mulai terasa ada penurunan dibanding bulan sebelumnya," kata Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DIY Istijab M Danunagoro di Yogyakarta, Senin (19/9/2016).
Istijab mengatakan bahwa sesuai data Badan Pusat Statistik (BPS) DIY okupansi hotel berbintang periode Juni 2016 rata-rata 57,44 persen, sementara saat ini rata-rata 52-40 persen. Sedangkan hotel non bintang menjadi 24 persen.
Menurut dia, hingga beberapa bulan ke depan apabila penundaan transfer dana alokasi umum (DAU) masih berlangsung, akan mampu memengaruhi penurunan okupansi hingga 20 persen.
Oleh sebab itu, dia berharap penundaan transfer dana ke daerah tidak berlanjut hingga tahun depan, sebab hal itu akan berdampak pada penurunan kegiatan "Meeting, Incentives, Conferencing, Exhibitions" (MICE) oleh kalangan pemerintah daerah.
"Ini karena bagi hotel-hotel di Yogyakarta MICE cukup berpengaruh terhadap tingkat hunian," kata dia.
Wakil Ketua PHRI DIY Herman Tony menambahkan bagi pengusaha hotel, saat ini masih tergolong masa sepi pengunjung (low season). Kondisi itu, ia perkirakan masih akan terjadi hingga Oktober mendatang. (Antara)
TERPOPULER
