Suara.com - Kapolri Jenderal Tito Karnavian meminta masyarakat agar menghormati proses hukum terkait penetapan Gubernur DKI Jakarta non aktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dalam kasus dugaan penistaan agama. Hal itu disampaikan Tito terkait adanya desakan agar Ahok dilakukan penahanan.
"Dengan adanya desakan-desakan penahanan justru kita pertanyakan ada apa? Ini proses hukum berjalan sesuai aturan kita atau ingin memaksakan kehendak karena ada agenda agenda lain, nah kemudian masyarakat harus berfikir rasional dan jangan gelap mata kita bekerja sebagai proses dan aturan hukum yang ada tersangka juga punya hak praduga tak bersalah," kata Tito di Mabes Polri, Jakarta, Rabu (16/11/2016).
Tito juga memastikan tidak akan terpengaruh terkait desakan Ahok untuk ditahan. Dia malah mengimbau agar masyarakat bisa menyerahkan seluruh penanganan kasus Ahok kepada penegak hukum.
"Sekali lagi jika ada pihak-pihak memaksa melakukan penahanan dan lain-lain sementera di kalangan saksi ahli ada perbedaan-perbedaan saya minta masyarakat berfikir secara logis dan justru pertanyakan kalo ada desakan dan ini tidak boleh terjadi karena sekali lagi negara kita adalah negara hukum," kata dia.
Penyidik Bareskrim Polri telah menetapkan Ahok sebagai tersangka terkait dugaan kasus penistaan agama. Ahok dijerat Pasal 156 a KUHP Juncto Pasal 28, ayat 2, Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan ancaman pidana lima tahun penjara.
Terkait ditingkatkannya status Ahok sebagai tersangka, polisi juga melakukan upaya cekal kepada Ahok agar tidak berpergian ke luar negeri.
