Kementerian Dalam Negeri menyelenggarakan Rapat Koordinasi Pilkada Serentak 2017 di Hotel Bidakara, Jalan Gatot Soebroto, Pancoran, Jakarta Selatan, Selasa (31/1/2017).
Acara tersebut dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto, Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Polisi Tito Karnavian, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, Ketua KPU Arief Budiman dan sejumlah unsur pemerintah daerah, KPU, Panwaslu, kepolisian dan TNI.
Dalam sambutannya, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan rapat dilakukan jelang Pilkada Serentak 15 Februari 2017 mendatang. Kata Tjahjo, 101 Pemerintah Daerah telah diberikan anggaran kepada KPU, Bawaslu dan kepolisian terkait penyelenggaraan Pilkada serentak.
"Dua minggu jelang hari H, seluruh pengambil kebijakan dan penanggungjawab dari sisi keamanan dan penyelenggaraan, pengawasan dari Pemda kita kumpulkan seperti hari ini. Kami sampaikan Pemda di 101 sudah di fasilitasi anggarannya baik untuk KPU, Bawaslu dan keamanan yang prinsipnya cukup tercukupi,"ujar Tjahjo.
Meski begitu, ia menuturkan bahwa tiga daerah belum difasilitasi anggarannya terkait Pilkada.
"Catatan kami tiga daerah yang belum difasilitasi anggaran. Saya harap tiga daerah diberikan anggaran yang sudah disepakati bersama, "kata dia
Politisi PDI Perjuangan itu mengingatkan bahwa pemerintah daerah bukan hanya Gubernur, tapi berisi kepolisian, tentara, kejaksaan, pengadilan, DPRD, tokoh agama dan tokoh adat.
Maka dari itu, ia berharap semua pihak saling berkoordinasi untuk menyelenggarakan Pilkada serentak.
Baca Juga: Bila Menang Pilkada, Ahok Bakal Lakukan Ini di Kepulauan Seribu
"Untuk keamanan Pilkada serentak. Kepala daerah di 101 provinsi dan kabupaten kota harus koordinasi dengan instansi atau komponen terkait, "ucap Tjahjo.
Ia juga meyakini bahwa penyelenggaraan Pilkada pada 15 Februari 2017 berlangsung aman.
"Prinsip kami Haqul Yaqin, Pilkada aman," tandasnya.
