-
Ganjar Pranowo Menerima Penghargaan dari Kemendagri, Jateng Dinobatkan Sebagai Provinsi Berkinerja Terbaik Nasional
Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo menerima penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri. Penghargaan itu diberikan sebagai provinsi berkinerja terbaik nasional.
Selengkapnya -
60 Persen Pemilih 2024 Didominasi Usia 20 sampai 44 Tahun
Berdasarkan data penduduk potensial pemilih pemilu jumlah keseluruhannya mencapai 206 juta.
Selengkapnya -
Buntut Ancam 'Gabung ke Malaysia', Bupati Meranti Dipanggil Kemendagri: Bahas DBH Minyak Bukan Sanksi
"Kami hari ini membahas tentang DBH, tak membahas tentang sanksi," ujar Fatoni.
Selengkapnya -
Rumah Tangga di Ujung Perceraian, Anne Ratna Malah Kembali Pamer Prestasi Terbaru, Begini...
Dimana dirinya selaku Bupati Purwakarta meraih oenghargaan dari Kementerian Dalam Negeri RI. Anne Ratna Mustika pun menyampaikan rasa terimakasihnya kepada sejumlah pihak yang telah bekerja dengan baik.
Selengkapnya -
Itjen Kemendagri Gelar Pelatihan Memperkuat APIP Daerah Se-Pulau Jawa
Pelatihan khusus bagi calon pelatih dengan tajuk 'Training of Trainer Pengawasan Pengawasan Bagi Aparatur Daerah'.
Selengkapnya -
Mendagri Sebut IKN Akan Berikan Manfaat ke Seluruh Masyarakat Indonesia
Tito mengatakan pemindahan IKN ke Kalimantaan dapat dirasakan oleh masyarakat Indonesia di berbagai daerah.
Selengkapnya -
Kasetpres Heru Dipilih Jadi Pengganti Anies, Kemendagri: Kami Tunggu Keppresnya
"Iya, sidang TPA memang sudah dilaksanakan hari ini, dengan mengajukan tiga nama sesuai usulan DPRD DKI," kata Benny.
Selengkapnya -
Ribuan Warga Sambut Kedatangan Bupati Jayapura yang Bawa Kodefikasi 14 Kampung Adat dari Kemendagri
Hasil Kodefikasi 14 Kampung Adat ini milik masyarakat.
Selengkapnya -
14 Kampung Adat di Papua Gelar Doa Syukur Setelah Terima Kodefikasi dari Kemendagri
Negara telah memberikan pengakuan bahwa masyarakat adat itu masih ada.
Selengkapnya -
Termasuk Bogor, Seluruh Daerah di Indonesia Masuk PPKM Level 1
Pelaksanaan PPKM kembali diperpanjang mengingat adanya peningkatan kasus COVID-19 pada beberapa minggu terakhir.
Selengkapnya -
Ditjen Dukcapil Serahkan 59 Akta Kematian Jemaah Haji ke Pihak Keluarga
"Sebelumnya, Ditjen Dukcapil menerima sebanyak 16 surat keterangan kematian jemaah haji," ujar Zudan.
Selengkapnya -
Mantan Pejabat Kementerian Dalam Negeri Diduga Gunakan Uang Suap untuk Beli Tanah di Bogor
Lis yang dimaksud adalah Lisma Jaya yang diminta Ardian untuk mengurus vila dan lahan miliknya di desa tersebut sejak 2015.
Selengkapnya -
Konflik Tanah Bikin Lahan Tidak Produktif
Konflik pertanahan yang belum diselesaikan dapat membuat kondisi di daerah setempat tidak kondusif. Konflik juga membuat lahan menjadi tidak produktif karena sulit dimanfaatkan
Selengkapnya -
Kemendagri: Konflik Pertanahan Menghambat Pembangunan
Konflik pertanahan yang belum diselesaikan dapat membuat kondisi di daerah setempat tidak kondusif.
Selengkapnya -
Kemendagri Terapkan EDTP untuk Cegah Kebocoran Keuangan Daerah
Penerapan ETPD dilaksanakan melalui penyediaan kanal pembayaran non-tunai seperti QRIS, ATM Electronic, internet mobile, SMS banking, hingga aplikasi e-commerce.
Selengkapnya -
Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Rapatkan Barisan Satlinmas Dalam Menghadapi Persiapan Pemilu 2024
Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan melaksanakan Rapat Koordinasi Nasional Mekanisme Pelaporan Penugasan Anggota Satlinmas dalam Upaya Deteksi dan Cegah Dini.
Selengkapnya -
Gelar Rakor dengan Kemendagri, KPK Ingatkan Kepala Daerah Soal Titik Rawan Korupsi
titik rawan korupsi yang harus menjadi perhatian di antaranya pengadaan barang dan jasa, pengelolaan kas daerah
Selengkapnya -
Masa Jabatan Kepala Desa 18 Tahun dan 2 Periode Sudah Diusulkan ke Kementerian Dalam Negeri
Sebelumnya 18 tahun dan tiga periode
Selengkapnya -
Dispendukcapil Madiun Tolak Pembuatan KTP Bagi Warga yang Memiliki Nama Satu Kata
Kemendagri telah menerbitkan aturan baru terkait pencatatan nama dalam dokumen kependudukan bagi warga Negara Indonesia.
Selengkapnya -
Gubernur Sultra Tolak Lantik Pj Bupati, Legislator PAN: Katanya Sudah Ada Juknis, Pemerintah Harusnya Transparan Dong!
Guspardi menganggap tindakan penolakan pelantikan oleh Gubernur Ali Mazi merupakan dampak dari tidak adanya peraturan turunan pengangkatan penjabat kepala daerah
Selengkapnya