Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Haris Azhar, menilai Pemerintah membedakan penyelesaian kasus hukum aktivis Munir Said Thalib dengan mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Antasari Azhar.
"Secara politik, rezim Jokowi patut dipertanyakan, kenapa giliran Antasari Azhar kok kayak disambut. Seperti kemarin Wakil Presiden Jusuf Kalla datang ke acara syukuran Antasari, tapi dalam konferensi mingguannya seolah-olah menghindar untuk kasus Munir, bahkan menyatakan sudah selesai, "ujar Haris di Kantor KontraS, Kramat, Jakarta Pusat, Sabtu (18/2/2017)
Ia juga menilai seharusnya pemerintah melalui Kapolri dan Kejaksaan Agung melakukan investigasi terhadap hilangnya dokumen Hasil TPF Munir, bukan saja fokus pada penyelenggaraan Pilkada.
"Presiden harus memerintahkan Kapolri dan Kejagung untuk mencari dokumen, apa hasilnya. Untuk itu, penting menunggu jawaban Kapolri untuk jelaskan apa hasil penyelidikan terhadap temuan. Jika ada maling yang mencuat di dalam Istana, ini keberbahayaan bangsa. Kalau memang tidak ada harus ditelusuri, bukan hanya urusan Pilkada,"katanya.
Lebih lanjut, Haris meminta Pemerintah tidak hanya menyelesaikan kasus pembunuhan yang melibatkan Antasari, tapi juga menuntaskan kasus kematian Munir.
"Ini namanya rezim politik hari ini mendorong penegakan hukum sesuai selera hidungnya saja. Kalau Antasari didukung untuk kasus rekayasanya, harusnya itu juga berlaku untuk kasus yang lain termasuk, kasus Munir,"paparnya.
