Suara.com - Direktur Eksekutif Indonesia Budget Center Roy Salam mengatakan wacana pembangunan apartemen untuk tempat tinggal anggota DPR hrus ditolak.
"Kalau DPR tetap buat rancangan (apartemen) seperti ini harus ditolak," ujar Roy di D'Hotel, Jalan Sultan Agung, Jakarta Pusat, Senin (14/8/2017).
Menurut Roy alasan mengusulkan pembangunan apartemen di bekas kawasan Taman Ria Senayan agar dapat menghemat waktu anggota DPR, tidak masuk akal.
"Berbagai alibi, misalnya macet sehingga telat, makanya (rumah dinas) harus dipindah dari Kalibata ke Taman Ria nggak logis juga. Itu aset mau dikemanakan aset di Kalibata. Katanya dijual aja, nggak segampang itu jual aset negara," kata dia.
Roy juga tak yakin fasilitas apartemen yang dibangun di dekat gedung DPR dapat mengoptimalkan kinerja anggota dewan, rajin menghadiri rapat misalnya.
"Kalau misalnya di pindah ke Taman Ria apakah sama akan hadir, atau jangan-jangan keterlambatan mereka bukan dari Kalibata, tapi dari tempat lain atau sengaja telat datang. Jadi nggak logis aja argumentasinya pengadaan apartemen karena anggota DPR nya sering telat," tutur Roy.
Roy mengatakan wacana pembangunan gedung baru DPR sudah digulirkan sejak tahun 2010. Namun Roy menilai wacana pembangunan gedung DPR belum sesuai dengan kebutuhan anggota dewan dan ketika itu ditolak publik.
Roy menambahkan seharusnya yang dilakukan DPR adalah merenovasi gedung dengan menyesuaikan kebutuhan, bukan mendirikan gedung baru yang biayanya sangat mahal.
"Kalau pun penambahan gedung baru itu atau sebetulnya menambah gedung yang ada, kan banyak pilihan tidak dalam kategori baru dalam membongkar, tapi bisa milsanya menambah gedung yang ada sekarang atau nambah ruangan. Tidak mesti ada pilihan nambah kategori baru (gedung baru)," kata dia.
