Fraksi Hanura Setuju Apartemen Buat Anggota DPR, Apa Alasannya?

Suara.com - Sekretaris Fraksi Hanura Dadang Rusdiana setuju pembangunan apartemen untuk tempat tinggal para anggota DPR. Menurut dia dengan mendapatkan tempat tinggal di dekat gedung DPR, kinerja dan kehadiran anggota dewan ke sidang-sidang akan meningkatkan.

"Ini kan ditujukan untuk peningkatan kinerja DPR. Jadi rumah dinas yang selama ini ada kan tidak berada di kompleks perkantoran Senayan. Kita lihat di sidang paripurna, tingkat kehadirannya rendah," kata Dadang dihubungi, Jakarta, Selasa (15/8/2017).

Menurut dia dengan tinggal di apartemen yang terletak di dekat DPR, tak ada lagi alasan untuk tidak menghadiri rapat-rapat di DPR.

"Maka tidak ada alasan lagi anggota DPR tidak hadir. Jadi dengan cepat anggota sudah bisa hadir dalam sidang, termasuk rapat-rapat sampai malam kalau tempat tinggal anggota di kompleks Senayan tentu itu akan lebih mudah," kata dia.

Setelah mendapatkan apartemen, kata dia, rumah dinas anggota dewan yang terletak di Kalibata, Jakarta Selatan, nanti bisa dikembalikan lagi ke negara.

Tetapi, anggota Komisi X DPR menambahkan rencana pembangunan apartemen harus tetap dipikirkan secara matang agar fasilitas ini juga bisa dinikmati oleh anggota DPR periode selanjutnya.

"Ini kan untuk kepentingan ke depan, periode berikutnya dan seterusnya. Jadi kita berfikir ke depan. ‎DPR kan lembaga negara yang penting yang merumuskan kebijakan-kebijakan nasional," kata dia.

Sikap tersebut berbeda dengan PPP yang tidak setuju dengan pembangunan apartemen. Ketua Umum PPP Romahurmuziy mengatakan anggota DPR belum perlu diberi fasilitas apartemen.

"Kalau soal gedung dan lain-lain, nanti saja. Kalau untuk DPR periode saat ini dicukupkan saja dengan apa yang ada," kata dia Romahurmuziy, ‎Senin (14/8/2017).

Menurutnya gedung DPR yang ada saja belum semuanya dipakai secara maksimal.

"Kalau apartemen menjadi tidak perlu karena sudah ada 560 rumah dinas Jakarta dan posisinya relatif tidak terlalu jauh hanya sekitar 9 km bahkan yang di Kedoya kurang dari itu. Kalau ke depan kemacetan Jakarta makin tidak terkendali kita pikirkan kembali," ujarnya.

Sejumlah fraksi lain, seperti PAN, juga menolak pembangunan apartemen karena belum merupakan kebutuhan mendesak.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan partainya belum memutuskan sikap. Pasalnya, anggota DPR dari fraksi PDIP tengah melakukan reses.

"Nanti kami akan membahas, intinya politik alokasi dan distribusi anggaran harus betul-betul ditujukan pada rakyat. Apalagi celah fiskal terbatas," kata Hasto di kantor DPP PDI Perjuangan, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Minggu (13/8/2017).

Menurut Hasto, PDIP akan bersikap setelah Presiden Joko Widodo menyampaikan nota keuangan pada 16 Agustus 2017.

"Di situlah sikap partai akan kami ambil. Sekali lagi, skala prioritas politik alokasi dan distribusi anggaran hanya dipakai untuk tujuan bernegara, dan itu muaranya adalah kepentingan rakyat," kata Hasto.

Peneliti dari Indonesia Corruption Watch Donal Fariz menilai wacana pengadaan apartemen bukan hal mendesak. Justru yang lebih mendesak adalah bagaimana lembaga legislatif ini menunjukkan integritas dan perbaiki moralitas orang-orang di dalamnya.

"Kami melihantnya wacana itu bukan pembangunan infrastruktur ya yang dibutuhkan DPR RI tapi membangun mental dan integritas lah yang paling mendesak DPR," kata Donal kepada Suara.com, Senin (14/8/2017).

Menurut dia saat ini lembaga DPR sedang mengalami defisit integritas dan moralitas sehingga membuat masyarakat cenderung tidak percaya kepada DPR. Terlebih setelah Ketua DPR, Setya Novanto ditetapkan jadi tersangka kasus dugaan korupsi e-KTP.

"Anda bisa membayangkan betapa buruknya integritas lembaga DPR di depan publik hari ini karena dipimpin oleh tersangka kasus korupsi," ujar Donal.

"Itu menjadi sinyalemen bahwa ada persoalan integritas dan moralitas di DPR," Donal menambahkan.

Sebab itu, lanjut Donal, membangun infrastruktur berupa apartemen dan perpustakaan yang diwacanakan di DPR bukanlah sesuatu yang urgen.

"Justru ini kontra produktif dengan upaya untuk menghemat anggaran negara," kata Donal.